Pengembangan PLTP Kamojang Perlu Ditingkatkan

01-02-2021 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021). Foto : Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karenanya, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

 

Ramson mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen EBTKE KESDM, Direksi PLN, Direktur Utama PT Indonesia Power, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi dan Kadis ESDM Jawa Barat, di  PT Indonesia Power PLTP Kamojang, Bandung, Jabar, Kamis (28/1/2021).

 

“Poin yang paling penting adalah peningkatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini yang harus terus ditingkatkan. Karena potensi panas bumi di Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 MW, tapi yang diolah baru sekitar 2.000 MW. Nah ini masih ada peluang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Sebelumnya, Ramson mengatakan potensi pengembangan PLTP Kamojang sudah cukup baik dan dinilai sebagai energi yang bersih. Mengingat, PLTP Kamojang menjadi salah satu potensi panas bumi yang besar di Indonesia. 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan dari Kunspek ini pihaknya juga menyerap aspirasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses perancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Karenanya, melalui Kunspek ini, Eddy berharap dapat mengetahui secara langsung kendala maupun hambatan yang sangat berguna dalam memproses RUU EBT agar lebih sempurna.

 

"Kami (Komisi VII DPR RI) juga minta kepada Direktorat Jenderal EBTKE dan Kementerian ESDM agar dapat membuat suatu standar dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sehingga jika standar teknologi tersebut dilaksanakan, tidak akan berdampak kepada masyarakat,” pesan politisi Fraksi Partai Amanat Nasional 9F-PAN) itu. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Apresiasi Kinerja Pertamina Hulu Rokan
22-01-2022 / KOMISI VII
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah resmi mengambil alih Blok Rokan di Riau...
Komisi VII Minta PT SMART Berikan Data Konkret Luasan Lahan dan Jumlah Produksi
21-01-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan, Komisi VII DPR RI meminta kepada anak perusahaan PT Sinarmas...
Komisi VII: Nuklir Energi Baru yang Bersih dan Layak Dikembangkan
21-01-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan nuklir sebagai salah satu energi baru yang bersih dan layak untuk...
Kunjungi PT IKPP, Komisi VII Ingin Pastikan Regulasi Produksi Kertas Dalam Negeri
21-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan, untuk mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam mendorong produksi dalam negeri yang...