Negara Harus Hadir Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Seksual

02-02-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah saat RDPU Baleg dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan The Bodyshop terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2//2/2021). Foto : Mentari/Man

 

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengapresiasi pemaparan dari para pemateri dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ia menekankan RUU ini menyimpan semangat negara tak melupakan kewajibannya melindungi warga negara dalam hal apapun.

 

“Sebab kasus kekerasan seksual sudah terjadi sedemikian rupa, agar tak sekadar berulang, maka negara harus hadir dalam melindungi masyarakatnya, baik dari segi pemulihan korban maupun penegakan hukum kepada pelaku kejahatan,” tegasnya saat RDPU Baleg dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan The Bodyshop terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2//2/2021).

 

Untuk itu ia menyambut positif berbagai studi akademik yang mendukung pembahasan RUU ini. Harapannya naskah akademik tersebut dapat mendorong kerja Baleg dalam merumuskan regulasi ini, dan dapat mengatasi fenomena kekerasan seksual yang saat ini tak jarang seperti gunung es.

 

“Kami paham bahwa korban kekerasan itu punya kompleksitas luar biasa, tidak semua punya kekuatan melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Tak sedikit dari mereka para penyintas mendapatkan perlakuan kekerasan secara berulang,” ujar politisi Fraksi PKB itu.

 

Lebih lanjut ia mencontohkan di beberapa negara maju, regulatornya menganggarkan penyelidikan dan penuntutan terhadap kekerasan seksual dengan jumlah yang besar. Harapannya pemerintah Indonesia dapat meningkatkan fokusnya pada isu ini.

 

“Semoga yang kita perjuangkan ini punya basis spirit dan perspektif terkait kemanusiaan dan hak asasi yang luar biasa. Mungkin belum ada UU yang spiritnya sekuat RUU ini. Hal itu menandakan, regulasi ini kedepannya bukan untuk melindungi perempuan saja tapi untuk semua warga negara,” urai Luluk.

 

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Diah Pitaloka menekankan pentingnya pembahasan RUU ini agar mampu menciptakan Undang-Undang yang mampu mengatasi persoalan saat ini. Oleh karena itu, menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, perlu pengkajian lebih dalam menyangkut paradigma, persoalan kultural hingga teknis pemulihan bagi para korban atau penyintas kekerasan seksual. (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Setujui Draf RUU SKN
08-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang merupakan usul inisiatif Komisi X DPR RI akhirnya disetujui Badan Legislasi...
Pembuatan Kebijakan di DPR Harus Utamakan 'Scientific Base'
06-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, DPR RI dalam proses pembuatan dan penyusunan sebuah rancangan undang-undang...
Baleg Bahas Pokok-pokok Pengaturan Minuman Beralkohol
05-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas tentang pokok-pokok pengaturan tentang minuman beralkohol. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi...
Baleg Harap RUU SKN Jadi Dasar Hukum 'Grand Design' Olahraga Nasional
02-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi terobosan langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin...