Firman Soebagyo Suarakan Urgensi Pembentukan Badan Pangan Nasional

09-02-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Arief/mr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan badan pangan nasional yang digadang-gadang sebagai lembaga negara penunjang pangan sampai saat ini belum didirikan. Padahal payung hukum dari lembaga tersebut sudah jelas ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

 

Sejak tahun 2012 yang lalu UU Pangan telah ditetapkan dan tertuang bahwa Indonesia harus membuat lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Firman mengungkapkan, UU tersebut mengamanatkan bahwa badan pangan harus dibentuk paling lambat tiga tahun setelah diundangkan.

 

"Panja ini harus mampu memberikan terobosan kepada pemerintah agar segera merealisasikan," ujar Firman saat rapat dengar pendapat umum Panja Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan para pakar pangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diperbaharui dan diberikan kewenangan lebih menjadi setara dengan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya dengan kewenangan Bulog yang saat ini, tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan, karena Bulog sebagai perum, punya tanggung jawab sosial sekaligus berorientasi pada profit yang mencari keuntungan.

 

"Kami akan berpikir secara simpel dan sederhana, kembalikan Bulog menjadi lembaga pangan nasional, ditingkatkan menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga punya kesetaraan dengan lembaga lain, sehingga koordinasinya lebih mudah. dibandingkan seperti sekarang," jelas Firman.

 

Dia pun mengusulkan kepada Panja Pemantauan dan Peninjauan UU Pangan untuk membahas secara serius pembentukan badan pangan nasional. "Kami mengusulkan secara kongkrit saja, nanti ini kita tindaklanjuti. Pak Ketua Panja supaya mengundang BPS juga, nanti pemetaanya seperti apa, tentang masalah pangan nasional, produksi pangan nasional kita seperti apa, kemudian bagaimana strategi ke depan kita," papar Firman. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Setujui Draf RUU SKN
08-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang merupakan usul inisiatif Komisi X DPR RI akhirnya disetujui Badan Legislasi...
Pembuatan Kebijakan di DPR Harus Utamakan 'Scientific Base'
06-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, DPR RI dalam proses pembuatan dan penyusunan sebuah rancangan undang-undang...
Baleg Bahas Pokok-pokok Pengaturan Minuman Beralkohol
05-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas tentang pokok-pokok pengaturan tentang minuman beralkohol. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi...
Baleg Harap RUU SKN Jadi Dasar Hukum 'Grand Design' Olahraga Nasional
02-04-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi terobosan langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin...