Firman Soebagyo Suarakan Urgensi Pembentukan Badan Pangan Nasional

09-02-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. Foto : Arief/mr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan badan pangan nasional yang digadang-gadang sebagai lembaga negara penunjang pangan sampai saat ini belum didirikan. Padahal payung hukum dari lembaga tersebut sudah jelas ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

 

Sejak tahun 2012 yang lalu UU Pangan telah ditetapkan dan tertuang bahwa Indonesia harus membuat lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Firman mengungkapkan, UU tersebut mengamanatkan bahwa badan pangan harus dibentuk paling lambat tiga tahun setelah diundangkan.

 

"Panja ini harus mampu memberikan terobosan kepada pemerintah agar segera merealisasikan," ujar Firman saat rapat dengar pendapat umum Panja Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan para pakar pangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diperbaharui dan diberikan kewenangan lebih menjadi setara dengan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya dengan kewenangan Bulog yang saat ini, tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan, karena Bulog sebagai perum, punya tanggung jawab sosial sekaligus berorientasi pada profit yang mencari keuntungan.

 

"Kami akan berpikir secara simpel dan sederhana, kembalikan Bulog menjadi lembaga pangan nasional, ditingkatkan menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga punya kesetaraan dengan lembaga lain, sehingga koordinasinya lebih mudah. dibandingkan seperti sekarang," jelas Firman.

 

Dia pun mengusulkan kepada Panja Pemantauan dan Peninjauan UU Pangan untuk membahas secara serius pembentukan badan pangan nasional. "Kami mengusulkan secara kongkrit saja, nanti ini kita tindaklanjuti. Pak Ketua Panja supaya mengundang BPS juga, nanti pemetaanya seperti apa, tentang masalah pangan nasional, produksi pangan nasional kita seperti apa, kemudian bagaimana strategi ke depan kita," papar Firman. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU KSDAHE Hendaknya Mengacu Asas Kehati-hatian
25-05-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supriansa meminta agar rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber...
RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi
22-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kelak dipercaya bisa mengatasi obesitas dan tumpang tindih...
Baleg DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara sah menyetujui revisi atau Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Baleg dan Pemerintah Selesai Bahas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14-04-2022 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berharap dengan selesainya pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU...