Jalin Sinergi, BAKN Gelar Rapat Konsultasi dengan BPK

09-02-2021 / B.A.K.N.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dan Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya dalam rapat konsultasi di kantor BPK, Jakarta, Selasa (9/2/2020). Foto : Runi/nvl

 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, guna mendapatkan penjelasan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap subsidi energi. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, konsultasi ini juga untuk menjalin sinergi dan komunikasi dengan BPK, terkait hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari DPR RI.

 

“Saya dan Anggota BAKN melakukan rapat konsultasi (dengan BPK). Pertama, terkait pengelolaan energi bersubsidi guna mendapat masukan terkait perencanaan, pelaksanaan, penyaluran dalam pemberian subsidi BBM, listrik dan elpiji 3 kg,” ungkap Wahyu usai rapat konsultasi di kantor BPK, Jakarta, Selasa (9/2/2020).

 

Terkait pengelolaan subsidi energi  yang tepat sasaran, Wahyu menilai perlu adanya role model. “Bisa kita berikan subsidi berdasarkan nama dan alamat, sehingga penerima (subsidi energi) itu transparan dan jelas agar tidak mengurangi kebocoran (pada implementasinya di lapangan), dan diharapkan tepat sasaran,” ungkap Wahyu.

 

Wahyu menambahkan, hasil dari rapat konsultasi ini akan menjadi bahan masukan bagi BAKN DPR RI untuk menyusun telaah terhadap pengelolaan subsidi energi. “Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam rekomendasi untuk disampaikan ke Paripurna,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

 

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menjelaskan hal-hal penting terkait pengelolaan subsidi energi. “Salah satu di antaranya terkait masalah dana kompensasi, dimana BPK saat ini sedang menyiapkan skema baru yang nantinya skema auditnya tidak lagi model skema subsidi, tapi akan audit sebagai belanja,” jelas Agung.

 

Selain itu, Agung menjelaskan, ada beberapa hal terkait pengelolan anggaran tata kelola subsidi energi yang turut dibahas, termasuk pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang sudah ditindaklanjuti. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...