Kebijakan Penyaluran Energi Bersubsidi Perlu Direvisi Agar Tepat Sasaran

09-02-2021 / B.A.K.N.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Runi/Rni

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menegaskan, ke depannya kebijakan dan tata kelolal energi bersubsidi harus lebih efektif dan bisa lebih baik lagi. Menurutnya, perlu adanya revisi pada kebijakan penyaluran subsidi energi.

 

Najib mengungkapkan hal itu usai mengikuti rapat konsultasi BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor BPK, Jakarta, Selasa, (9/2/2020). Dalam konsultasi yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya tersebut, turut hadir Ketua BPK Agung Firman Sampurna beserta para Wakil Ketua BPK.

 

“Misalnya, ke depan subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk produk, akan tetapi langsung diberikan kepada penerima. Dengan demikian, adanya revisi diharapkan tepat sasaran. Ke depan tidak akan ada lagi celah untuk orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi energi,” saran Najib.

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu mencontohkan, bahwasanya saat ini di lapangan mudah untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Sehingga dengan kondisi demikian, pemerintah sebagai penyalur subsidi energi tidak tahu lagi apakah orang tersebut berhak menerima atau tidak.

 

“Untuk itu menurut saya diperlukan data secara akurat, komprehensif dalam menyampaikan subsidi energi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak berhak menerima mendapatkan subsidi energi, melainkan untuk masyarakat yang berhak yang dapat diberikan subsidi secara adil,” pesan legislator dapil Jawa Barat II itu. (rni/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...
BAKN Serap Masukan Akademisi IPB Terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
31-08-2021 / B.A.K.N.
Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelayanan pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN masih menemukan berbagai permasalahan. Antara...
Kebocoran BLT UMKM Terungkap, Legislator Sarankan Pemda Dilibatkan Susun Data Terintegrasi
25-06-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan...