Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan Revisi UU Pemilu

10-02-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Foto : Oji/nvl

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Komisi II DPR RI sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan tersebut diambil setelah rapat ketua kelompok fraksi (Kapoksi) yang ada di Komisi II DPR RI.

 

"Tadi kita sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol akhir-akhir ini, kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," ujar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, Komisi II akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) bersama badan Legislasi (Baleg).

 

“Bamus memutuskannya seperti apa, itu kan pandangan resmi dari fraksi masing-masing di DPR kemudian diserahkan ke Baleg kemudian nanti kalo mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list Prolegnas, tentunya kan gitu,” terang Doli..

 

Doli menjelaskan, RUU Pemilu merupakan inisiatif Komisi II DPR RI, mekanisme pengundangannya harus ada kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah. Jika salah satu pihak tidak sepakat, maka tidak akan ada pembahasan dan tidak akan menjadi sebuah undang-undang.

 

Ia mengatakan situasi saat ini belum pas jika tetap memaksakan membahas revisi UU Pemilu. Dimana, semua mata sedang tertuju pada penanganan Covid-19 yang tak kunjung mereda. “Kita sekarang sebagai negara Asia tertinggi tingkat kasus Covid-19. Pemerintah mengatakan, sekarang hanya fokus kepada penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Ya sudah mungkin waktunya belum tepat, nanti kita cari waktu yang tepat lagi," pungkasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Konflik Tanah Jangan Terus-Menerus Hambat Iklim Investasi
14-04-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR M. Syamsul Luthfi mengungkap bahwa permasalahan pertanahan menjadi 1 dari 5 kendala investasi selama ini. Kendala...
Terkendala Usia jadi PNS, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Bagi Honorer K2
13-04-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua mengungkap sudah tidak ada solusi bagi tenaga honorer K2 yang berusia diatas 40 tahun...
Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak di NTB
13-04-2021 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI...
Komisi II Pertanyakan Pembatalan Sertifikat APL Masyarakat Riau oleh Menteri LHK
12-04-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dikuasai masyarakat Riau dan sudah...