Komisi XI Optimis Perekonomian Jabar Meningkat di 2021

16-02-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2/2021). Foto : Taufan/nvl

 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perbaikan sebesar 0,22 persen atau minus 2,39 persen (year of year) pada triwulan IV 2020. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jabar tahun 2020 menjadi minus 2,44 (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2021, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto optimis perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan dan akan didorong melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

 

“Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, hal ini ditunjukkan dari permodalan yang tinggi dan likuiditas ample, pertumbuhan kredit baru pada bulan Desember 2020 tercatat 29,94 persen secara year on year, aliran dana masuk sebesar Rp35,4 triliun (11 Februari 2020), jumlah emiten baru tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 53 emiten, dan jumlah investor pasar modal di Januari 2021 sebesar 4,15 juta,” pungkas Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2/2021).

 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, di awal 2021 jumlah investor pasar modal mencapai 4,15 juta investor dengan didomimasi investor ritel 99,6 persen. Jumlah SID/Investor di Jabar mencapai 735.000 orang atau 19,3 persen secara nasional. Jumlah ini terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.

 

“Pada tahun 2021 saya optimis demand kredit di Jabar secara gradual berpotensi meningkat yang didukung oleh membaiknya business confidence, perbaikan regulasi, serta relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia yang sebagian besar memilih lokasi di Jabar, longgarnya likuiditas akan menjadi modal yang penting untuk optimalisasi penyaluran kredit prudent di 2021,” paparnya.

 

Lebih lanjut Dito menyampaikan, dalam rangka menggairahkan industri otomotif dan meningkatkan investasi pada sektor tersebut. Permerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PPnBM yang bertujuan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian.

 

“Saya mengapresiasi gerak cepat dan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, terkait aturan uang muka atau down payment (DP) 0 persen, kemudian kebiajakan ATMR Kredit untuk kendaraan bermotor juga perlu disesuaikan tentunya dukungan kebijakan ini akan mampu mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong BI Jaga Inflasi dan Stabilisasi Rupiah
25-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) dalam menjaga inflasi serta kestabilan nilai tukar...
DPR-Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU HKPD Dibawa ke Rapat Paripurna
23-11-2021 / KOMISI XI
Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...
RUU HKPD Dapat Tingkatkan Pemerataan Layanan Publik
23-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengatakan pada prinsipnya Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...
RUU HKPD Harus Tunjang Kesejahteraan Daerah
23-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memandang Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...