Saleh Daulay Apresiasi Rencana Perubahan UU ITE

16-02-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Arief/nvl

 

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI mengapresiasi pemerintah yang ingin melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Saleh, UU ini dinilai memuat pasal-pasal karet yang mudah memidanakan seseorang.

 

Saleh mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo merespon isu-isu aktual yang mencuat di masyarakat, termasuk penerapan UU ITE. "Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU ini. Tidak hanya itu, aturan dalam UU tersebut juga ternyata sudah banyak diatur dalam KUHP. Setidaknya, substansinya sama," ungkapnya dalam rilis kepada Parlementaria, Selasa (16/2/2021).

 

F-PAN, aku Saleh, senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE. Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah. Tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Dan di DPR pun tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi. "Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," yakin legislator dapil Sumatera Utara II ini.

 

Dia lalu memberi catatan penting sebelum melalukan revisi. Pertama, katanya, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebab, teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial. Juga situasi pandemi dimana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

 

Kedua, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Berkenaan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP. "Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," seru Saleh. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masjid Harus Tetap Moderat
11-04-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan masjid-masjid harus tetap menjaga sikap moderatnya di tengah masyarakat. Masjid tidak boleh berafiliasi...
Konsolidasi Perempuan Untuk Maksimalkan Pemantauan dan Pengawasan Kebijakan
07-04-2021 / LAIN-LAIN
Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) bukan sekedar organisasi yang menunjukkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif. Presidium KPP RI...
Evita Nursanty Serukan Gotong Hadapi Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme
01-04-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RIEvita Nursanty mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Iamendukung langkah-langkah Polri untuk mengusut...
Baleg Mulai Bahas 6 RUU Prolegnas Prioritas
30-03-2021 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan, hingga saat ini terdapat enam rancangan undang-undang (RUU) Prolegnas Prioritas...