Kapolri Perlu Siapkan Pedoman Sebelum Penyelesaian Revisi UU ITE

17-02-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud. Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menyarankan kepada Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selesai direvisi. Hal ini menyusul adanya rencana pemerintah yang akan merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.

 

Pedoman ini, tambah Rudy, bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya. Kapolri juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga agar implementasi dari pedoman UU ITE tersebut tetap berjalan dengan konsisten akuntabel dan berkeadilan.

 

“Polisi harus lebih selektif dalam penerapan UU ITE untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal karet UU tersebut. Jangan sampai, orang melakukan kritik yang konstruktif itu justru jadi boomerang kriminalisasi terhadap dirinya sendiri,” jelas Harum, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (17/2/2021).

 

Diketahui, rencana revisi UU ITE tersebut seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI/Polri, Senin (15/2/2021). Presiden Jokowi menyatakan secara tegas bahwa UU ITE harus memberikan rasa keadilan. Jika tidak, maka presiden meminta DPR bersama pemerintah perlu melakukan revisi UU tersebut dikarenakan banyak “pasal-pasal karet” yang selama ini dianggap tidak fair.

 

“Kita sepakat atas sinyal dari Presiden Jokowi, bahwa UU ITE perlu direvisi. DPR menyambut baik hal itu, dan semangatnya adalah implementasi UU tersebut yang mengedepankan prinsip keadilan,” papar Harum. Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, adanya sejumlah pasal-pasal di dalam UU ITE yang multitafsir sehingga dalam penerapannya dianggap sebagai pasal karet.

 

Lebih lanjut, Anggota Dewan dari Kalimantan Timur tersebut menyebutkan, pasal-pasal karet itu perlu direvisi dikarenakan kerap menjadi “tameng” oleh pihak-pihak tertentu untuk kriminalisasi seseorang. “Banyak kasus, orang saling melaporkan hanya karena pernyataan di media sosial. Revisi UU ITE penting untuk menghapus pasal karet yang penafsirannya bisa macam-macam dan gampang diinterpretasikan sepihak,” jelasnya. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Sambut Baik Masukan dari Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim
02-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Rudy Mas’ud menyambut baik rekomendasi...
Sahroni Kecam Tindak Kekerasan pada Tahanan
02-12-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam adanya dugaan aksi penganiayaan kepada tahanan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan karena...
Panja RUU Kejaksaan Dukung Tugas dan Wewenang ‘Asset Recovery’ Dikembalikan Kepada Kejaksaan
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Komisi III DPR RI...
Dimyati Natakusumah Dukung Kejaksaan Agung Setara dengan KPK
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung usulan Lektor Kepala Universitas Tadulako Palu Abdul Wahid, bahwa Kejaksaan Agung...