Komisi II Sesalkan Isu Jual Beli Pulau di Kabupaten Anambas

17-02-2021 / KOMISI II

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021). Foto : Tiara/nvl

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyesalkan adanya isu kasus jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, untuk pihak lain yang terungkap melalui situs asing privateislandsonline.com. Untuk itu dirinya menegaskan, agar pihak yang merasa dirugikan dalam kasus jual beli tersebut, dapat segera membut laporan kepada Komisi II DPR RI. 

 

"Saya kira ini merupakan informasi yang baru, dan bagus buat kami. Setelah masa reses, kami akan membahas persoalan ini dengan mitra kerja Komisi II DPR RI yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI," jelas Doli di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021).

 

Lebih lanjut Doli mengungkapkan pentingnya penguatan regulasi agar ke depan persoalan-persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. “Karena itu mitra kerja kami nantinya akan kami tugaskan untuk mencari tahu dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga jika terkendala regulasi, ya kita buat agar bisa mengantisipasi hal-hal serupa tidak kembali terulang," ungkap politisi Partai Golkar itu.

 

Mengingat kasus jual beli pulau ini merupakan masalah yang sangat serius, Doli mengatakan apabila persoalan ini dibiarkan maka akan mengurangi jumlah eksistensi tanah air. “Karena ini artinya diambil atau dikuasai oleh orang-orang, yang belum tentu dikembalikan pada kepentingan bangsa dan negara,” tutup Doli.

 

Sejumlah pulau yang ditawarkan di dalam situs web privateislandsonline.com, di antaranya, Pulau Ayam, Pulau Kembung, hingga Pulau Yudan, yang masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Anambas, Kepri. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rifqinizamy Karsayuda Soroti Pemerintah Belum Sampaikan RPP Otsus Papua ke DPR
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU...
Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024, DPR Dorong MoU antara KPU dengan MA dan MK
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan...
Terapan 'E-Government', Anggota DPR Apresiasi Pemprov Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Gusardi Gaus mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah berhasil menerapkan e-government di lingkungan Pemerintah...
BPN Harus Seimbangkan Kawasan Wisata dan Pertanian di Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong agar Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali menyeimbangkan kawasan wisata dan pertanian di...