Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

23-02-2021 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi. Sebab, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, dalam penerapannya UU ITE kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

 

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (23/2/2021). Ia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

 

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE. “Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," ujar legislator dapil Lampung II itu.

 

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Azis menambahkan, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Azis Syamsuddin: Tindak Tegas ASN yang Berafiliasi dengan Jaringan Teroris
20-04-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin kembali mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menindak tegas...
Azis Syamsuddin Minta OJK Evaluasi Produk Investasi Berbasis Investasi
20-04-2021 / PIMPINAN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jumlah laporan masyarakat terkait produk asuransi berbasis investasi atau unitlink tahun 2020 meningkat dua kali...
Tekan Mobilitas Mudik, Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis
20-04-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk berkomitmen menjalankan kebijakan pelarangan mudik...
Pengembangan Vaksin Nusantara Untuk Penelitian Diapresiasi
20-04-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyayangkan pengembangan Vaksin Nusantara untuk kepentingan vaksinasi massal dihentikan. Namun DPR mengapresiasi langkah...