Pemerintah Harus Tinjau Ulang Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

08-03-2021 / PARIPURNA

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Foto: Kresno/nvl

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengingatkan pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan impor 1 juta impor beras. Padahal, pemerintah saat ini tengah menggalakkan program peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional melalui program food estate atau lumbung pangan nasional seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

 

Pemaparan tersebut disampaikan Hermanto dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Abdul Muhaimin Iskandar.

 

“Hari-hari ini kita menghadapi isu 1 juta impor beras dan ini sudah menjadi isu nasional dan marak di media sosial. Saya memandang, impor satu juta ton beras ini adalah tidak cocok dengan program-program yang terkait dengan food estate. Serta, juga petani saat ini juga sedang serius-seriusnya menanam dan panen. Komisi IV DPR RI saat beberapa kali rapat dengan Kementan, selalu diinformasikan bahwa Indonesia mengalami surplus beras,” ujar Hermanto.

 

Politisi Fraksi PKS ini menilai, apabila pemerintah betul-betul melakukan impor 1 juta ton beras, akan sangat menyakiti hati petani Indonesia yang sudah bekerja keras. Bahkan, ia juga menganggap bahwa kebijakan food estate dianggap gagal.

 

“Oleh karena itu, saya minta supaya satu juta beras yang akan diimpor itu ditinjau ulang dan anggarannya supaya dioptimalkan untuk pemberdayaan pembelian beras-beras petani yang sekarang sedang panen, terutama, di area food estate yang sekarang sudah mengalami panen. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita untuk komitmen menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat UU Pangan,” pungkas Hermanto.

 

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras. Hal tersebut tertera dalam bahan paparan Menko Perekonomian pada Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3) lalu. Dalam paparan tersebut, tertera bahwa impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19. (pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN Tahun 2023 Harus Dapat Antisipasi Gejolak dan Ketidakpastian Global
10-01-2023 / PARIPURNA
Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak...
Luluk Nur Hamidah Galang Dukungan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
10-01-2023 / PARIPURNA
Anggota Badan Legislatif DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera ditetapkan...
Walau di Tahun Politik, DPR Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Konstitusional dengan Baik
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan...
Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka...