Komisi VII Pastikan Proses Peralihan Blok Rokan Berjalan Lancar

09-03-2021 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Migas Komisi VII DPR RI ke PT CPI, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (9/3/2021). Foto: Dep/Man

 

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menyambangi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau, guna memastikan bahwa proses peralihan pengelolaan ladang minyal Blok Rokan dari Chevron ke PT Pertamina dapat berjalan dengan lancar.

 

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi VII DPR RI menerima dan menampung berbagai aspirasi dari para tokoh lembaga adat dan masyarakat Riau. Alex menyampaikan, banyak hal yang harus disiapkan dalam proses peralihan Blok Rokan ini.

 

"Untuk itu, Komisi VII hadir di Provinsi Riau guna mengakomodir masukan dan keinginan dari  semua pihak yang terkait. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk daerah kita utamakan, untuk nasional kita prioritaskan," tegas Alex di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (9/3/2021).

 

Legislator Partai Golkar itu memaparkan, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.264 kilometer persegi yang terletak di 5 Kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. "Rata-rata produksi Blok Rokan dalam produksi nasional adalah sebesar 46 persen sejak tahun 1951 hingga tahun 2020," terangnya.

 

Disebutkannya, Blok Rokan memiliki 115 lapangan dengan tiga lapangan memiliki potensi minyak yang baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan pada Tahun 1941 dan dimana produksi pertamanya terjadi pada Tahun 1951 dibawah pengelolaan Caltex yang kemudian berlanjut dibawah nama PT Chevron Pacific Indonesia hingga tahun 2021.

 

"Proses pengelolaan Blok Rokan sudah disepekati.  Pengelolaan Blok Rokan akan resmi beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 9 Agustus 2021," jelas legislator dapil Sumatera Selatan II itu.

 

Alex mengatakan, selama masa transisi perlu dilakukan komunikasi intensif berbagai pemangku kepentingan, khususnya kepada pihak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI, agar proses transisi seperti peralihan kontrak kerja mitra, aset, formula dan teknologi, transfer data, tenaga kerja, SOP dan lainnya dapat berjalan lancar. “Sehingga bisa menjaga produksi di Blok Rokan dan menahan natural decline rate atau penurunan alamiah dengan melakukan pemboran sesuai target," tuturnya.

 

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan peralihan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan dari CPI ke Pertamina tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Ia juga berharap, Pertamina membuka peluang bagi masyarakat Riau apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk meneruskan produksi di Blok Rokan.

 

"Pemprov Riau dan seluruh masyarakat Riau mendukung nasionalisasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina apabila bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil," ujar Syamsuar. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...