Revisi Aturan PPnBM Mobil Listrik Penting Guna Dorong Sektor Industri BEV

15-03-2021 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat membuka rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Mentari/nvl

 

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan dalam rangka usulan perubahan pengelompokan atau skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM). Rencana kebijakan tersebut nantinya akan memperbaharui tarif pajak kendaraan jenis mobil listrik sesuai dengan dampak emisi karbon yang ditimbulkan. 

 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto tersebut, menjadi rapat konsultasi pemerintah untuk memperbarui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan aturan tersebut juga disambut baik, di tengah berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung di Indonesia.

 

“Ini adalah momentum yang baik di tengah keberlanjutan berbagai program  pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong sektor prioritas/prospektif bernilai tambah tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dan berkelanjutan, serta menyerap tenaga kerja,” kata Dito saat membuka rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

 

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dua usulan skema dalam Rancangan PP 73/2019. Skema pertama, tarif PPnBM untuk Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 5 persen, yang sebelumnya 0 persen, full-hybrid sebesar 6 persen atau naik dari sebelumnya sebesar 2 persen, dan full-hybrid sebesar 7 persen dari sebelumnya 5 persen.

 

Adapun skema kedua, akan dilakukan setelah investasi berlangsung selama dua tahun dan setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV). Sehingga tarif PPnBM untuk PHEV menjadi 8 persen, full-hybrid menjadi 10 persen (Ps 26), full-hybrid 11 persen (Ps 27), full-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 28), mild-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen dari sebelumnya 10 persen (Ps 30), dan full-hybrid 14 persen sebelumnya 12 persen.

 

Menyikapi perubahan tarif tersebut, Dito berpendapat bahwa sejalan dengan komitmen segenap bangsa terhadap pengurangan emisi, kebijakan ini juga merupakan strategi untuk mendorong pengembangan sektor otomotif melalui memperkuat kendaraan bermotor berbasis baterai yang berkelanjutan di masa depan. 

 

“Komitmen kita bersama untuk melakukan transformasi energi melalui pengendalian konsumsi BBM dan mengembangan Energi Terbarukan. Selain itu, potensi terhadap ekspor kendaraan bermotor dan spare parts memiliki potensi pasar yang besar terutama di kawasan Asia dan Afrika,” jelas legislator yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.

 

Lebih lanjut, Dito menekankan bahwa dalam momentum yang sangat baik tersebut, semua pihak seyogianya mendukung infustri kendaraan bermotor yang memiliki multiplier effect yang tinggi baik dari hulu hingga ke hilir. “Tentunya, kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada tujuan awal kita bersama dalam mendorong sektor prioritas yang bernilai tinggi sebagai bentuk peningkatan produktivitas dan investasi,” tegas politisi Senior Partai Golkar tersebut menutup pernyataannya. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
46 Persen Anggaran PEN Belum Terserap, Legislator Minta Pemerintah Segera Evaluasi
28-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp404,24 triliun atau setara dengan...
Puteri Komarudin: Pentingnya Penguatan Teknologi Informasi untuk Reformasi Perpajakan
27-09-2021 / KOMISI XI
Pemerintah kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun...
Lambatnya Serapan Anggaran Pemda Perlu Dievaluasi
25-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, permasalahan pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan harus dilihat secara...
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...