Esty Wijayati Pertanyakan Dampak Pengangkatan Guru Honorer tanpa Seleksi

18-03-2021 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati. Foto: Jaka/nvl

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan para pakar pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati sempat mempertanyakan dampak pengaruh atas pengangkatan guru honorer baggi dunia pendidikan, apabila tidak melalui proses seleksi seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang ada.

 

"Bagaimana kalau kita mengangkat guru honorer ini jika seandainya tidak melalui seleksi, di luar permasalahan mengenai bahwa hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah yang akan terpengaruh dalam dunia pendidikan kita," kata Esty di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

 

Pertimbangan pengangkatan guru honorer tanpa seleksi tersebut dipertanyakannya mengingat banyak dari para guru honorer tersebut yang telah mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan dalam rentang waktu yang cukup lama.

 

"Kalau memang tidak ada ada pengaruh sama sekali terhadap dunia pendidikan kita, guru-guru yang sudah melakukan pengabdian yang sangat tinggi tersebut maka bisa kita loloskan saja. Tidak perlu memakai seleksi, kalau sekiranya itu tidak akan ada dampak besar bagi dunia pendidikan kita di masa-masa yang akan datang," tuturnya.

 

Dari paparan yang disampaikan oleh para pakar yang hadir, Esty mengaku banyak mendapatkan masukan sangat penting. "Ternyata persoalan kita tidak sekedar bagaimana proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau PNS semata, tetapi persoalan besar kita adalah dunia pendidikan secara keseluruhan, termasuk juga tentang bagaimana peta jalan pendidikan kita, bagaimana visi ke depan pendidikan, dan bagaimana tenaga kependidikan secara keseluruhan," ungkapnya.

 

Ia juga menyatakan, kepentingan terkait keberadaan guru honorer untuk kemudian diangkat menjadi ASN perlu dilengkapi dengan beberapa data yang sangat penting, yaitu harus diketahui secara detail seberapa besar kebutuhan akan guru tersebut.

 

"Seperti yang telah disampaikan oleh para narasumber, bahwa secara internasional, sebenarnya jumlah guru yang ada Indonesia sudah terlalu banyak. "Persoalannya adalah pada pemerataannya dan kompetensinya," terangnya.

 

Hadir sebagai narasumber dalam RDPU Komisi X DPR RI tersebut, Pakar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ina Liem dan Prof. Solehudin, Pakar Keuangan Negara Dr. W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, Pakar Kebijakan Publik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Cecep Darmawan dan Prof Dr. Hafid Abbas.  (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Syaiful Huda Yakin Ekraf Indonesia Maju Pasca-Pandemi
29-06-2022 / KOMISI X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meyakini ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia bisa majupasca pandemi Covid-19. Dirinya menyebut, potensi ekonomi...
Hetifah Sjaifudian Kecam Tindakan Asusila Dosen UNM
27-06-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam atas tindakan asusila yang dilakukan dosen teknik Universitas Negeri Makassar (UNM)...
Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum
21-06-2022 / KOMISI X
Dua suporter diketahui tewas saat hendak menyaksikan pergelaran Piala Presiden 2022 dalam laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion...
Perlu Sinergi Bersama Kenalkan Potensi Pariwisata Kabupaten Semarang
17-06-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi alam yang...