BAKN Serap Masukan Akademisi Terkait Laporan BPK Terhadap DAK

18-03-2021 / B.A.K.N.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya, saat memimpin pertemuan BAKN dengan sivitas akademika UGM, di Yogyakarta, Kamis (18/3/2021). Foto: Taufan/Man

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya, mengatakan maksud dan tujuan BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan pakar Universitas Gadjah Mada, yaitu untuk mendapatkan masukan terkait penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

“Tujuan kita ke Yogyakarta kali ini yaitu meminta masukan dari akademisi antara lain pihak Universitas Gajah Mada, kita ingin tahu bagaimana pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat” kata Wahyu saat memimpin pertemuan BAKN dengan sivitas akademika UGM, di Yogyakarta, Kamis (18/3/2021).

 

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan wilayah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN.

 

“Kita meminta masukan bukan hanya dari Universitas Gajah Mada tetapi kampus-kampus lain juga, kami ingin DAK dapat dialokasikan tepat sasaran dan tidak salah karena dana ini dari APBN sehingga apabila tidak maksimal maka akan berdampak terhadap daerah-daerah tertentu,” pungkas Wahyu.

 

Lebih lanjut Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyatakan, masukan-masukan dan saran dari akademisi sangat penting bagi BAKN untuk menyikapi laporan BPK RI terhadap DAK. Ia menilai terdapat missing link antara perencanaan, input, output sampai outcome, sehingga hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan dalam rapat dengan BPK. 

 

“Masukan dari pihak akademi sangat berpengaruh sekali, dan dalam pertemuan kali ini ditemukan adanya missing link antara perencanaan, input, output hingga outcome tentunya dari hasil diskusi kali ini akan kita sampaikan langsung kepada BPK dalam rapat nanti,” sebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...