Ridwan Hisyam Nilai Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-Akalan Semata

23-03-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan saja, karena tidak akan pernah terwujud. Sebab, menurutnya sejak Tahun 1997 rencana-rencana pembangunan seperti ini hanya menjadi wacana dan pada akhirnya tidak pernah menjadi sesuatu yang diharapkan bagi Indonesia.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Ia pun mengungkapkan pengambilalihan saham 51 persen saham PT. Freeport saat itu dilakukan pemerintah dengan susah payah

 

“Ini tidak mungkin. Saya juga sudah bicara empat mata dengan Presiden PT. Freeport. Kita bicara sebagai pengusaha, siap gak kamu ini? Mau bagaimanapun diakal-akali saja. Undang-Undang ini mulai Tahun 2004, diubah Tahun 2009 sampai kemudian Undang-undang Minerba kemarin. Tapi apa hasilnya? Tidak ada,” terangnya.

 

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, dengan dominasi saham Freeport yang dimiliki negara saat ini, seharusnya pemerintah dapat mengambil alih pemegang saham terbesar. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia lewat BUMN hilir yang meeksekusi smelter tersebut. Sementara di sisi hulu, pemerintah harus menyiapkan Mind Id.  

 

“Cobalah pemerintah yang turun tangan, dan nanti perusahan BUMN yang jadi anggotanya. Dan saya rasa swasta juga mau. Lokasinya tidak perlu jauh-jauh, lokasi yang pernah dipimpin dan disiapkan pak Menteri juga. Di Gresik, Petrokimia. Itu sudah ada lokasinya, tinggal ditambahkan. Saya sudah bicara dengan Dirut Petrokimia dan mereka siap," pungkas Ridwan. (ayu/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Alami Kebocoran, Operasional PT SMGP Harus Dihentikan
29-09-2022 / KOMISI VII
PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang diduga mengalami keboncoran gas, didesak agar dihentikan saja operasionalnya, karena diduga membuat 79...
Legislator Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Listrik untuk Pejabat
29-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden tunda menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk...
Komisi VII Minta Pemerintah Perhatikan Kawasan Industri Bantaeng
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan Kawasan Industri Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng,...
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...