DPR dan Pemerintah Sepakat Tunda Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik

23-03-2021 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Andri/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

 

"Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih," ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

 

Terutama dengan hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, tambah politisi Fraksi Golkar itu.

 

"Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang," tutup Doli. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masalah DPT Pemilu Tak Boleh Terulang
25-01-2022 / KOMISI II
DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu...
Penetapan Jadwal Pemilu Jawab Ketidakpastian Demokrasi Prosedural di Indonesia
24-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda menegaskan penetapan jadwal pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024 menjawab ketidakpastian...
Saan Mustopa Beri Dua Catatan Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024
24-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memberikan dua catatan penting terkait soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni mengenai...
Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024
24-01-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bahwa penyelenggaraan...