Anwar Hafid Desak KemenPAN-RB Beri Porsi Khusus Honorer K2 Administrasi

24-03-2021 / KOMISI II
{Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta agar keputusan hasil rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB pada tahun 2020 lalu bisa ditindaklanjuti. Foto: Runi/Rni}

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta agar keputusan hasil rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB pada tahun 2020 lalu bisa ditindaklanjuti, dimana salah satu isi keputusannya adalah Komisi II berharap Kementerian PAN-RB bisa memberi porsi khusus pada sisa honorer K2 tenaga administrasi di dalam seleksi CPNS.

 

"Kita harapkan ini, karena masih banyak saudara-saudara kita pada tahun 2013 itu belum beruntung namun kemudian mereka terganjal dengan dikeluarkannya moratorium pada saat itu. Dalam proses seleksi selama ini yang dilakukan sejak tahun 2014, belum ada porsi khusus yang diberikan untuk honorer K2 khusus tenaga administrasi ini," ucap Anwar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

 

Anwar berharap, seleksi CPNS ke depan tidak hanya mengedepankan soal kuantitas semata dalam upaya pemenuhan target kebutuhan jumlah PNS. "Tetapi kita berharap CPNS yang direkrut ini juga memiliki syarat, misalnya kompetensi akhlak dan juga kompetensi kinerja. Seorang ASN harus memiliki wawasan literasi yang baik, sehingga mereka bisa benar-benar menjadi pelayan masyarakat," tuturnya.

 

Dikatakan oleh Politisi Fraksi Demokrat ini, ke depan harus dipikirkan tentang perlunya payung hukum bagi ASN. Sehingga para ASN bisa terbebas dari politik praktis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

 

"Karena Kepala Daerah adalah jabatan politik. Setelah mereka dilantik, tidak menutup kemungkinan siapa yang membantunya saat Pilkada maka ia yang akan diangkat, sedangkan yang dianggap tidak membantu akan dilengserkan. Jadi ASN itu tidak punya sistem karir yang bagus karena dibayangi oleh jabatan politik itu," pungkasnya. (dep/er) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Guspardi Gaus Soroti Rendahnya Realisasi Serapan Belanja Daerah
29-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah. Padahal realisasi APBD yang optimal menjadi...
Komisi II Minta BPN Bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bergabung ke pelayanan terpadu satu...
Pemkot Tangerang Perlu Sosialisasikan ADM di MPP Kota Tangerang
24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menghimbau Pemerintah Kota Tangerang untuk menyosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas yang ada...
Legislator Usul Persoalan Pertanahan Harus Dimonitor Lebih Serius
23-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Multazam mengusulkan agar persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat mengenai pertanahan harus dimonitor secara lebih serius...