Antisipasi Embargo, DPR Minta Pemerintah Kembangkan Vaksin Dalam Negeri

28-03-2021 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Jaka/nvl

 

Baru-baru ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta  pemerintah untuk fokus mengembangkan vaksin dalam negeri sebagai langkah antisipasi.

 

“Pemerintah mesti sungguh-sungguh memikirkan alternatif yang sama sekali tidak ada intervensi pihak asing adalah mulai memikirkan produksi vaksin dalam negeri," ujar Melki, sapaan akrabnya, melalui rilis yang diterima Parlementaria, baru baru ini. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, pemerintah perlu fokus pada percepatan penelitian dan produksi vaksin dalam negeri yaitu, Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih. 

 

“Percepatan penelitian dan peoduksi vaksin dalam negeri harus menjadi konsentrasi pemerintah. Pasalnya, Ini alternatif yang paling mungkin untuk pemerintah seriusin, sehingga dengan fokus kepada pengembangan vaksin dalam negeri kita bisa menjawab kebutuhan dan situasi dalam negeri terkait kebutuhan vaksin,” tegas Melki.

 

Selain pelaksanaan vaksinasi, politisi Partai Golkar itu mengimbau masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan. “Pemerintah juga perlu memperluas cakupan penerapan PPKM untuk dijadikan kebiasaan baru dengan tetap mensosialisasikan 5M dan melaksanakan 3T,” pesan legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

 

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada potensi kendala dalam percepatan vaksinasi ke depan. Kendala tersebut yakni terkait adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara.

 

"Ada catatan yang kami sampaikan juga ke Presiden, karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo, sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya," jelasnya. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Desak Pemerintah Salurkan Sisa Jatah Kuota BPJS Kesehatan
20-10-2021 / KOMISI IX
Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih tersisa 9,7 juta setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus sekitar 9 juta...
Pemerintah Harus Beri Perhatian Khusus bagi Pasien ‘Long Covid-19’
20-10-2021 / KOMISI IX
Covid-19 sudah menginfeksi lebih dari 4 juta penduduk Indonesia. Meskipun telah dinyatakan sembuh, sebagian penyintasCovid-19 kerap memiliki keluhan lanjutan yang...
Melkiades: Sanksi Tegas ‘Public Figure’ Kabur dari Karantina
16-10-2021 / KOMISI IX
Baru-baru ini viral seorang public figure bernama Rachel Vennya diduga kabur saat menjalani karantina setelah pulang dari luar negeri. Bahkan...
Saniatul Lativa Sosialisasikan Pemilihan Obat, Makanan dan Kosmetik yang Aman
16-10-2021 / KOMISI IX
Dewasa ini, banyak dijumpai berbagai macam obat, jamu, makanan hingga kosmetik yang berbahaya beredar di masyarakat. Peredarannya biasanya ada di...