Skema Pembayaran THR dengan Dicicil Minta Dipertimbangkan

30-03-2021 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Azka/nvl

 

Pemerintah mewacanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi buruh dan pekerja dengan skema dicicil. Namun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR tahun 2020  bagi buruh dan pekerja.

 

Sementara, kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021/Idulfitri 1442 Hijriah akan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meski ada kebijakan larangan mudik.

 

Menindaklanjuti perkembangan yang ada, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran THR dengan cara dicicil mengingat hal itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri.

 

"Khusus kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema pemberian THR tahun 2021. Jangan ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," terang politisi Partai Golkar ini dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Selasa (30/3/2021). 

 

Di sisi lain, Azis mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan imbauan ke perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020 kepada pekerja, untuk segera melunasi kewajiban tersebut.

 

Sementara, menyusul kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tidak akan sebanyak tahun lalu. Terlebih krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun, pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu.

 

Kendati demikian Azis memperkirakan masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan THR, namun ia menyebut daya beli masyarakat tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu dan bisa memicu konsumsi lebih tinggi.

 

"Ini yang menjadi catatan DPR. Kemenaker bisa memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dr sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR)," jelas Azis.

 

Terakhir Azis berharap, pemerintah bisa mengatur waktu dan memastikan pencairan bansos bisa berjalan lancar pada momentum Lebaran. "Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi tetap harus jadi perhatian utama agar trennya menurun dan semakin minim menjelang Lebaran," pinta legislator dapil Lampung II itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani Berharap Segera Ada Vaksin untuk Anak di Bawah 12 Tahun
23-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani berharap segera ada vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Hal ini mengingat virus...
Gus Muhaimin: Fokuskan Anggaran Negara untuk Vaksinasi
23-07-2021 / PIMPINAN
Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia memberikan dampak luar biasa terhadap semua sendi kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR...
Puan Maharani Minta Anggaran Covid-19 Juga Digunakan untuk Perlindungan Anak
23-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan Covid-19. Belanja tersebut salah...
Puan Maharani Desak Pemerintah Pastikan Bantuan Sampai ke Rakyat
22-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi benar-benar sampai kepada yang...