Kilang Balongan Terbakar, Mulyanto Minta Pemerintah Serius Bangun Kilang BBM

31-03-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/nvl

 

Kebakaran yang melanda Kilang Refinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, Senin (29/3), diperkirakan akan berdampak pada jumlah produksi BBM Nasional. Oleh karenanya, pemerintah harus ekstra kerja keras untuk melaksanakan recovery, meningkatkan kinerja pengembangan dan pembangunan kilang BBM nasional. Pasalnya, selama ini pengembangan dan pembangunan kilang BBM ini masih sangat lamban.

 

"Hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, dengan kapasitas 10 ribu barel per hari (bph). Maka praktis tidak ada lagi pembangunan kilang minyak baru. Kita belum tahu apakah pasca musibah ini, RU VI Balongan dapat mempertahankan tingkat produksinya. Bila tidak, maka kita akan kehilangan produksi bbm sejumlah 16% tersebut. Kita berdoa, agar hal ini tidak terjadi," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam siaran persnya baru-baru ini.

 

Ditambahkan Mulyanto sebelumnya, Pertamina berencana mengembangkan kilang-kilang yang ada dan menambah 2 kilang baru, yakni Kilang Tuban dengan kapasitas terpasang 300 ribu bph dan Kilang Bontang. Ia menilai, bila rencana ini sukses, maka Pertamina diperkirakan akan mengolah minyak sebesar 2.2 juta bph dan mampu mencapai swasembada BBM di tahun 2023.

 

Namun, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, hal tersebut serasa masih sebuah mimpi. Mengingat Kilang Tuban terus molor pembangunannya, Kilang Bontang dibatalkan karena kekurangan lahan, dan terakhir terjadi musibah kebakaran di Kilang Balongan, ia memperkirakan akan terus terjadi peningkatan impor BBM akibat sedikitnya jumlah dan kapasitas kilang kita. Dampaknya, defisit transaksi berjalan dari sektor migas akan melonjak.

 

"Dengan kebutuhan BBM hari ini yang sebesar 1,6 juta barel, maka praktis kekurangannya sebesar 800 ribu bph dipenuhi dari impor," jelas Mulyanto.

 

Data BPS menunjukkan, BBM olahan saat ini mendominasi defisit transaksi migas nasional sebesar 12 miliar dollar AS di tahun 2019. Di sisi lain, di tahun 2050 Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan BBM nasional mencapai 4 juta bph. Karenanya, dapat dipahami kalau impor BBM dan defisit transaksi berjalan dari sektor migas ini akan meroket dan membahayakan ketahanan energi nasional.

 

"Karena itu pemerintah harus serius menangani pengembangan dan pembangunan kilang baru BBM ini. Semakin hari, soal ini semakin kritis.  Pemerintah tidak boleh menunda-nunda dan kalah dari mafia impor minyak," tegas Mulyanto. (ayu/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...