Legislator Asal Papua Dorong Pembangunan Smelter Pertama PT Freeport Indonesia di Papua

01-04-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elizabeth Kobak. Foto: Geraldi/nvl

 

Beberapa Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dan Papua Barat mendorong pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Papua. Lahan yang luas dan sumber daya manusia sudah tersedia untuk pembangunan smelter.



"Mengenai pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sampai saat ini sudah sejauh mana, saya ingin tahu perkembangannya. Karena dari rapat-rapat, baik dengan Menteri maupun dengan Dirjen, kami anggota DPR perwakilan dari Papua, kami selalu berbicara. Kami ingin smelter bisa dibangun di Papua. Kami punya tanah yang luas dan ketika smelter ini akan dibangun di Papua, itu akan memberdayakan masyarakat Papua," ujar Ina Elizabeth Kobak saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Dirut Mind Id dan Pemprov Papua di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (31/3).



Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Marthen Douw misalnya. Politisi dari fraksi PKB ini menegaskan bahwa pembangunan smelter pertama PT Freeport harus di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Papua. Serta juga untuk meningkatkan PAD alias Pendapatan Asli Daerah Papua.



Tidak hanya itu, keduanya juga mempertanyakan prosentase yang menjadi bagian dari hak ulayat masyarakat adat Papua. Termasuk kebijakan apa yang diambil yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Setelah sebelumnya pemerintah mengakusisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen, yang notabene menjadi pemegang saham mayoritas PT FI. (Ayu/mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...