Azis Syamsuddin Minta Kemensos Pertimbangkan Kembali Penarikan BST

01-04-2021 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Ist/Man

 

Kementerian Sosial tidak memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST),  bantuan tersebut akan berakhir pada April 2021. Alasannya, Kementerian Sosial tidak mendapat anggaran lebih dan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro.

 

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai dihentikannya program BST. Pasalnya bantuan ini juga diharapkan masyarakat karena menolong mereka yang saat ini perekonomiannya semakin sulit akibat terdampak pandemi Covid-19.

 

Azis mengatakan, DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bantuan tunai apabila kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal.

 

“Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," terang Azis, Kamis (1/4/2021).

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

 

Dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM. "Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi," tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

 

Selain BST yang menadapat sorotan, DPR RI juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru. “Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," terang Azis.

 

Alasan Azis agar Kemensos dan pemerintah daerah mengevaluasi kembali program ini lantarangan masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda. "Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," tutup legislator dapil Lampung II itu. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Puan Maharani Berharap Segera Ada Vaksin untuk Anak di Bawah 12 Tahun
23-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani berharap segera ada vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Hal ini mengingat virus...
Gus Muhaimin: Fokuskan Anggaran Negara untuk Vaksinasi
23-07-2021 / PIMPINAN
Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia memberikan dampak luar biasa terhadap semua sendi kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR...
Puan Maharani Minta Anggaran Covid-19 Juga Digunakan untuk Perlindungan Anak
23-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan Covid-19. Belanja tersebut salah...
Puan Maharani Desak Pemerintah Pastikan Bantuan Sampai ke Rakyat
22-07-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi benar-benar sampai kepada yang...