Pasca-Aksi Teror, Komisi III Tinjau Kesiapan BNPT, Densus 88 dan Polda Makassar

01-04-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan mitra kerja terkait di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (1/4/2021). Foto: Alfi/Man

 

Komisi III DPR RI melaksanakan investigasi dan menjaring informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberi apresiasi kepada jajaran Polda Sulsel, Densus 88 Antiteror Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah cepat menangkap sejumlah orang yang berafiliasi dengan terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

 

“Kita menyikapi dengan cepat dan apreasiasi kepada jajaran terkait yang telah menangkap orang-orang yang diduga menjadi bagian dari peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, juga aksi teror yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Ini adalah rangkaian dimana skemanya mirip, tentu sangat disayangkan milenial seperti itu adalah milenial yang gampang di-brainwashed,” kata Sahroni usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan mitra kerja terkait di Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (1/4/2021).

 

Mengingat metode dilakukan menggunakan metode baru dengan melibatkan pelaku aksi teror berasal dari kalangan milenial, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan bahwa metode pencegahannya bisa dengan melakukan sosialisasi secara masif. “Harus masif dilakukan juga di pesantren-pesantren yang kiranya ada dugaan sebagai tempat yang menyalahi aturan,” ungkapnya. “Kami meyakini saat ini negara kita tetap aman, dan dijaga oleh Polri secara nasional,” imbuh Sahroni.

 

Peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada Minggu (28/3/2021) kemarin, menimbulkan terganggunya rasa keamanan dalam masyarakat khususnya di Makassar. Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, Sahroni menjelaskan, Komisi III DPR RI berharap instansi terkait dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya. Sehingga bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia.

 

“Pendekatannya tentu berbeda, sekarang pelakunya milenial. Pengawasan akan terus dilakukan. Polisi siber juga harus aktif dalam pengawasan di media sosial terutama ada ruang lingkup yang mestinya harus lebih concern. Media sosial ini kan sangat masif di kalangan milenial, maka saya minta Dirsiber Mabes Polri untuk lakukan pengawasan ketat, bekerja sama dengan Koninfo agar sinerginya bersamaan, sama-sama mengawasi secara ketat,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta III itu.

 

Turut hadir Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh (F-PAN), serta jumlah Anggota Komisi III, di antaranya Johan Budi dan Gilang Dhiela Fararez dari F-PDIP, Supriansa dan Andi Rio Idris Padjalangi dari F-Golkar, Romo H.R Muhammad Syafi’i dan Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra, Eva Yuliana (F-NasDem), Moh. Rano Al Fath (F-PKB), Hinca Panjaitan (F-Demokrat), Adang Daradjatun (F-PKS), dan Amir Uskara (F-PPP). (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tindak Polisi Sewenang-wenang, Sahroni Apresiasi Instruksi Kapolri agar Propam Gandeng Komnas HAM
20-10-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi arahan kepada...
Didik Mukrianto Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Sewenang-wenang pada Rakyat
20-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar bertindak tegas pada personelnya yang...
Taufik Basari Sayangkan Tindakan Oknum Polisi yang Intimidasi Warganet
19-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan sikap beberapa oknum polisi yang memberikan ancaman dan intimidasi kepada netizen (warganet)....
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...