Komisi IV Gali Masukan terkait Perubahan UU No 5 Tahun 1990

06-04-2021 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Foto: Geraldi/nvl

 

Komisi IV DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) membahas masukan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

 

Saat memimpin rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengatakan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya saat ini dirasa sudah tidak cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh sudah banyaknya perubahan yang terjadi baik dari faktor lingkungan strategis nasional, maupun dari sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

 

Perubahan-perubahan yang dimaksud Hasan juga meliputi perubahan demokratisasi dan peraturan perundang-undangan sektoral. Tak hanya itu, perubahan pada tatanan global yang telah membuat bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati atau hasil-hasil kesepakatan bnaik bilateral, regional maupuin multi lateral.

 

“Kondisi diatas mempritatinkan. Tantangan ke depan seperti menguatnya tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi untuk pembangunan terhadap sumberdaya akibat meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan percepatan pembangunan di segala sektor,” ucap Hasan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

 

Untuk itu, lanjut Hasan, diperlukan legislasi nasional mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang mempunyai kemampuan tinggi dalam melindungi sumber daya alam secara efektif serta menjamin kemanfaatan bagi masyarakat.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap, peraturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kedepan akan mampu menjamin adanya kepastian hukum antara kewajiban umat manusia melindungi alamnya dalam hubungan antara masyarakat dan sumber daya alamnya.

 

Termasuk menjamin kepenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kaitannya dengan sumber daya alam hayati, serta menjamin distribusi manfaat sumber daya alam hayati secara adil dan berkelanjutan. “Di samping itu pengaturan sanksi atas kejahatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya juga perlu diberikan penguatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan serta pemberian sanksi bagi para pelaku agar menimnbulkan efek jera,” tegasnya.

 

Dalam pandangannya, Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, KKP mendukung sepenuhnya untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. KKP dikatakan Antam, juga siap bersinergi dengan kementerian terkait lainnya dan juga dengan Komisi IV DPR RI.

 

“KKP sepakat mempertahankan filosofi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi 3P. Yaitu Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari,” pungkasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sikapi Pertambahan Jumlah Petani dengan Regulasi Kemudahan bagi Pelaku Usaha Tani
04-05-2021 / KOMISI IV
Menanggapi pernyataan pemerintah mengenai pertambahan jumlah petani sebanyak 8 juta orang, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta...
Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam Terhadap Peternak Lokal
30-04-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddinmeminta pemerintah antisipasi dampak akan masuknya komoditas daging ayam yang sebentar lagi membanjiri...
Pemerintah Harus Waspadai Peningkatan Impor Pangan
21-04-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaannya terhadap stabilisasi pangan yang bukan saja terhadap ketersediaan...
Komisi IV Dorong Sinergi Untuk Optimalkan Pelabuhan Tanjung Adikarto
14-04-2021 / KOMISI IV
Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum beroperasional dengan optimal. Wakil Ketua Komisi...