DPR Usul Program Kampanye Literasi Nasional Masuk Perpres Penurunan ‘Stunting’

06-04-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Foto: Mentari/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan perlu adanya kampanye literasi stunting secara nasional. Program tersebut diusulkan untuk bisa masuk dalam Peraturan Presiden terkait upaya mempercepat penurunan angka stunting, yang belum diteken sampai saat ini. Hal tersebut mengingat, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Ia memastikan pihaknya mendukung pemerintah yang menunjuk BKKBN sebagai leading sector dalam rangka percepatan penurunan stunting.

 

“Masalah stunting ini kan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, ini harus ada solusinya, bagaimana menyadarkan masyarakat ini harus dikampanyekan secara nasional. Saya usul harus ada kampanye literasi stunting, tidak cukup sekedar sosialisasi," kata Yahya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

 

Politisi Partai Golkar itu menilai, BKKBN harus menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai momentum menurunkan stunting sebelum nantinya Perpres resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi. "Ini momentum, mumpung ada Perpres yang belum ditandatangani. Kalau tidak masuk dalam Perpres, ini harus dimasukkan, karena saya lihat belum ada. Karena Perpres lebih banyak bicara hubungan koordinasi dan tata kelola, tidak banyak bicara program," tegas Yahya.

 

Jika masuk dalam Perpres, Yahya menyarankan perlu adanya kejelasan lebih lanjut terkait akan seperti apa nantinya program literasi, konten, sumber daya manusia, hingga dukungan dananya. “Harus komprehensif. Salah satu contoh yang berhasil melakukan literasi itu OJK, berhasil sebagai lembaga baru melaksanakan literasi di bidang keuangan, sangat masif dan hasilnya luar biasa. Sebenarnya BKKBN punya pengalaman saat kampanye Keluarga Berencana (KB), tinggal diperbaharui saja," imbuh Yahya.

 

Sebelumnya, BKKBN telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional pada 25 Januari 2021, disertai mandat untuk menurunkan angka stunting 27,9 persen pada 2019. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa presiden meminta penurunan stunting sampai 14 persen di tahun 2024. Sementara jika dievaluasi, penurunan yang sudah ada rata-rata per tahun dari 2007 masih sekitar 0,3 persen, maka perlu kerja keras untuk mencapai 14 persen, dengan rata-ratanya per tahunnya 2,7 persen.

 

"Isu stunting banyak sekali underlying problem-nya, apa-apa yang di balik stunting di antaranya anemia pada ibu hamil, kemudian juga masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak sesuai dari dampak prematur, kemudian juga masih banyaknya pernikahan dini, juga masih banyaknya kehamilan dengan jarak yang kurang sesuai,” jelas Hasto.

 

Strategi menuju angka 14 persen stunting di tahun 2024 dinilai Kepala BKKBN perlu kerja keras semua pihak. Perlu diketahui bahwa dengan kondisi awal kasus stunting yang mencapai 27 persen, jika dalam waktu setahun terdapat 4,8 juta persalinan, berarti setidaknya ada 1,296 juta stunting per tahun. Jika pada 2024 total ada 24,35 juta, maka angka maksimal stuntingnya akan mencapai 3,409 juta dengan skema 14 persen.

 

"Kami akan bekerja keras, terlebih jika nanti sudah ada Perpres dan anggarannya. Kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan stunting di tingkat bawah juga dilakukan. Mulai dari pendataan keluarga risiko tinggi stunting, kemudian akan dilakukan pendampingan semua keluarga risiko tinggi stunting, selanjutnya penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana kakus dan air bersih, serta penapisan terhadap sarana rumah sehat," papar Hasto. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemberian Izin TKA China Disesalkan
17-05-2021 / KOMISI IX
Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh...
Pemerintah Harus Jelaskan Kasus Kematian Pasca Disuntik Vaksin AstraZeneca
10-05-2021 / KOMISI IX
Kasus kematian setelah disuntik vaksin Covid-19 terjadi di Indonesia. Seorang pemuda berusia 22 tahun asal Buaran, Jakarta, bernama Trio Fauqi...
Pemerintah Harus Jelaskan Secara Transparan ke Masyarakat Masuknya WNA ke Indonesia
08-05-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyorotimasuknya Warga Negara China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat....
Jelang Lebaran, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Antisipasi Kerumunan
06-05-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintahmenertibkankerumunan masyarakatdi pasar dan pusat perbelanjaan jelanghari rayaIdul Fitri 1442 H...