Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

08-04-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat dengan jajaran PLN, Rabu (7/4/2021). Foto: Jaka/nvl

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin, sebetulnya masih bisa menghemat pos anggaran tersebut hingga triliunan rupiah. Terutama jika ditelusuri lagi, subsidi listrik itu masih banyak yang tidak tepat sasaran.

 

Hal ini dikemukakan Said saat memimpin rapat dengan jajaran PLN, Rabu (7/4/2021). PLN diimbau lebih cermat menyalurkan subsidi listrik untuk rakyat miskin dan rentan miskin, karena banyak pelanggan yang tidak berhak menerima, nyatanya menerima subsidi. "Ada 11 juta lebih yang tidak berhak menerima subsidi listrik. Kalau itu diperbaiki lagi, kita bisa menghemat Rp20 triliun dari sisi APBN," kata Said.

 

Tidak hanya dana subsidi yang dipersoalkan Banggar, dana kompensasi pun turut dipertanyakan. Bila lebih selektif memilih pelanggan listrik, dana kompensasi itu bisa dihemat lagi hingga Rp 27 triliun. Semua dana tersebut bisa disalurkan ke pos anggaran yang lebih produktif. Dana subsidi, misalnya, itu diperuntukkan bagi pelanggan 450 WA dan 900 WA. “Nyatanya masih banyak di luar kelompok itu yang menerima subsidi,” kata Said.

 

“Tugas fiskal itu adalah memberdayakan kelompok miskin, pengangguran, dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat," papar politisi PDI Perjuangan itu. Sementara untuk dana kompensasi bagi para pelanggan terdampak pemadaman, ternyata para pejabat termasuk anggota DPR ikut menikmati. Program kompensasi itu, seru Said, sebaiknya hanya untuk penerima subsidi.

 

“Celakanya untuk kompensasi itu, Anggota DPR RI juga menikmati, sehingga kompensasi itu berlaku untuk semua pelanggan PLN. Seharusnya kompensasi itu untuk penerima subsidi saja. Kalau kami ikut nimbrung jadi orang miskin, celaka tiga kali. Secara tidak langsung Anggota DPR menerima. Kami tidak layak mendapatkan itu," sebut Said. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Postur APBN Masih Punya Beban Berat Pulihkan Perekonomian Tahun Mendatang
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas...
Ketua Banggar DPR Imbau PLN Salurkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
08-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin,...
Ketua Banggar Minta Pemerintah Kaji Ulang Larangan Mudik
05-04-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama Lebaran. Kajian itu menyangkut...
Pemerintah Harus 'Extra Effort' Tingkatkan Penerimaan Pajak
25-03-2021 / BADAN ANGGARAN
Kebijakan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, membolehkan pemerintah untuk melakukan penganggaran...