DPR Dorong Sinergi Akademisi dan Pemprov dalam Diplomasi Internasional

09-04-2021 / B.K.S.A.P.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (tengah) saat mengikuti pertemuan dengan Rektor, Guru Besar, perwakilan mahasiswa dan sivitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021). Foto: Oji/nvl

 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak Perguruan Tinggi untuk turut serta dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam upaya diplomasi sehingga membawa sesuatu yang konkrit. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari menjangkau diplomasi total.

 

“Jadi diplomasi bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Luar Negeri dan duta besar yang ada di luar yang menjadi bagian diplomasi formal. Nah, Anggota Parlemen ini kan wakil rakyat, di mana  nomenklatur ‘parliamentary diplomacy’ sudah ada di setiap negara. Ada Inter-Parliamentary Union (IPU) di tingkat dunia, seperti halnya PBB,” papar Fadli Zon usai mengikuti pertemuan dengan Rektor, Guru Besar, perwakilan mahasiswa dan sivitas akademika UNS dan perwakilan IAIN, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021).

 

Politisi Partai Gerindra ini ingin mengajak Perguruan Tinggi, sivitas akademika dan para mahasiswa membawa diplomasi daerahnya ke dunia internasional seperti misalnya konsep Sister City yang sudah berjalan di beberapa daerah. Hal semacam ini menurutnya bisa menjadi jembatan diplomasi yang baik dan efektif.

 

“Saya mencontohkan produk-produk tertentu yang mengalami hambatan di Uni Eropa seperti kelapa sawit, diharapkan dengan adanya diplomasi parlemen maka diplomasi formal pemerintah akan lebih mudah," tukas Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

 

Fadli Zon mengungkapkan bahwa yang memutuskan larangan masuknya produk kelapa sawit dengan alasan isu lingkungan hidup adalah parlemen Uni Eropa. Dan karena sesama parlemen, maka diplomasi menjadi lebih mudah. “Karena kami tidak terikat pada diplomasi formal yang mungkin agak kaku. Kami bisa sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat (pemerintah) Indonesia, begitu juga tentang soal-soal isu lain," imbuh Fadli.

 

“Sementara terkait isu-isu strategis dunia internasional seperti Palestina, Rohingya, Myanmar, Uighur juga turut disuarakan sebagai bagian peran serta parlemen Indonesia mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V. (oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP dan Parlemen Uni Eropa Gelar Diskusi Daring Sikapi Kudeta Myanmar
12-05-2021 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dan Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk ASEAN (DASE) menghelat pertemuan secara virtual. Kedua...
Terpilih Sebagai Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin Tegaskan Pentingnya Peran Perempuan di Parlemen
08-05-2021 / B.K.S.A.P.
Sebagai bagian dari rangkaian sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) atau organisasi parlemen dunia ke-142, Grup Asia Pasifik menyelenggarakan rapat daring guna...
Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
08-05-2021 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pasifik Grup sebagai...
SDGs Desa, Bagian Program Prioritas Penggunaan Dana Desa
06-05-2021 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir SDGs Desa merupakan upaya terpadu wujudkan desa tanpa...