Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Kepesertaan

14-04-2021 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto (tengah) saat mengunjungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (12/4/2021). Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto meminta BPJS Ketenagakerjaan menyosialisasikan secara masif dan intensif mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Selain menjadi sarana edukasi, sosialisasi ini bisa untuk meningkatkan kepesertaan BPJS bidang Ketenagakerjaan.

 

“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat pekerja, sehingga mereka memahami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memahami manfaat program, pekerja akan lebih sadar pentingnya ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wenny di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (12/4/2021).

 

Wenny menjelaskan, dirinya sangat mendukung setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, Karena sudah terbukti dapat memberikan kepastian, ketenangan dalam bekerja yang akhirnya memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Wenny.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan, setiap pekerja yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan mendapatkan 4 manfaat. Yakni Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Ia juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan, selama pandemic Covid-19, tetap berinovasi dalam melayani masyarakat secara maksimal, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

 

Dalam Kesempatan yang sama Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. “Kami juga membuka beberapa alternatif pelayanan seperti lapak asik yaitu pelayanan tanpa kontak fisik. Jadi orang itu bisa secara online antrian dan datang pada jadwalnya,” ungkapnya.

 

Saat dikonfirmasi upaya BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan, ia menjelaskan BPJS ketenagakerjaan sudah mendapatkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Maret lalu. “Itu sebagai peluru kita untuk kepesertaan bisa lebih masif lagi. Instruksi presiden itu ke 19 kantor kementerian, semua gubernur, bupati dan wali kota juga badan kelembagaan lain, dapat memberikan optimalisasi terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja khususnya tenaga honorer,” jelasnya. (man/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kendalikan Pandemi, Komisi IX Minta Kemenkes Siapkan Sistem Kesehatan
19-01-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honorismendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesiapan sistem kesehatan di seluruh wilayah dan...
Komisi IX Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan Tata Kelola Vaksin
19-01-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mempertanyakan tata kelola hingga ketersediaan vaksin Covid-19 yang diimpor sepanjang tahun lalu oleh pemerintah. Pertanyaan itu...
Cegah Penularan Omicron, Pemerintah Diminta Sinergikan Seluruh Kebijakan Mitigasi
19-01-2022 / KOMISI IX
Dalam rangka pengendalian varian Omicron, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mensinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di...
Harga Obat Naik di Atas HET, Komisi IX Minta Kemenkes Lakukan Pengawasan
17-01-2022 / KOMISI IX
Harga jual obat-obatan di perusahaan BUMN Kimia Farma kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, harga di pasaran mencapai 200 persen lebih tinggi...