Revisi UU Penanggulangan Bencana, Bukhori Soroti Pola Koordinasi Antar Daerah

25-03-2021 / KOMISI VIII

Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Karawang beserta jajaran. (Foto: Sofyan/sf)

 

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti permasalahan pola koordinasi yang terjadi saat awal penanganan bencana. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum mengatur pola koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Karena itu, ia hendak menggali persoalan ini di daerah agar bisa diramu menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk dibahas bersama pemerintah.

 

Bukhori mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan BPBD serta jajaran Pemkab Karawang di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/3/2021).

 

“Kami hendak mengetahui seperti apa pola koordinasi antara kepala daerah, BPBD, Dinas Sosial, dan stakeholders lain ketika bencana banjir melanda Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu. Sebab, poin koordinasi inilah yang akan didalami dalam RUU Kebencanaan, apalagi faktanya isu koordinasi acapkali jadi masalah,” papar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

 

Dalam pandangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, RUU Penanggulangan Bencana harus mampu memperjelas sistem komando penanggulangan bencana serta memperkuat sinergi antara Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan daerah, serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

 

Selain itu, Bukhori juga mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah (pemda) dalam hal keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan bencana. Tidak hanya itu, Bukhori juga mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan BPBD saat merespons bencana banjir di Kabupaten Karawang.

 

“Apakah ada keberpihakan khusus dari pemda dalam alokasi anggaran penanggulangan bencana? Selanjutnya, bagaimana kapasitas SDM di BPBD selama ini? Sebab, sebagaimana kami temukan di kota/kabupaten lain, sangat disesalkan banyak SDM yang sudah ditingkatkan kapasitasnya nyatanya ditarik ke bidang lain sehingga berpengaruh terhadap performa BPBD,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah I itu. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi
16-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT)....
Bukhori Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK
10-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah...
Legislator Berharap UPQ Ciawi Bogor Samai Percetakan Al Quran Raja Fahd Aran Saudi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII Delmeria berharap Unit Percetakan Al Quran (UPQ) di Ciawi, Bogor bisa berstandar Internasional, menyamai percetakan Al Quran...
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan...