Komisi III Kritisi Regulasi Lapas di Aceh

16-04-2021 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai lapas yang melebihi kapasitas hampir terjadi di seluruh Indonesia. Namun over kapasitas yang terjadi di lapas-lapas di Aceh karena kebanyakan narapidana kasus narkoba. Arteria menilai perlu dilakukan perubahan, supaya edukasi terhadap masyarakat Aceh terpenuhi, khususnya untuk mencegah kasus narkoba, dan berimbas pada berkurangnya narapidana kasus narkoba yang ditahan di lapas.

 

“Saya beranggapan kalau satu tindak pidana di Aceh mendominasi sampai 80 persen penjara, yang salah itu adalah regulasinya. Bayangkan, ada ribuan varian, seperti pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pencurian dan macam-macamnya. Tetapi yang menghuni lapas mayoritas adalah narapidana narkoba,” tutur saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Aceh, Sabtu (10/04/2021).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, harus ada introspeksi untuk melakukan perbaikan dari jajaran Kanwil Kemenkum HAM sebagai pengelola lapas. Ia berpendapat bahwa dengan adanya permasalahan regulasi ini, DPR RI harus punya keinginan dan konsentrasi yang kuat untuk melakukan revisi Undang-Undang Narkotika.

 

“Nantinya, setelah kita revisi Undang-Undang Narkotika, kita harus bisa mempertimbangkan, bahkan memberikan batasan yang jelas, mana yang bandar dan mana yang kurir, mana yang pemakai korban dan sebagainya, sehingga bagi mereka yang betul-betul pemakai, kita lakukan rehabilitasi. Tetapi bagi yang tidak (menyalahgunakan narkoba, dan bagi pengedar narkoba, RED), ya kita lakukan hukuman secara berat dan serius,” tegas Arteria.

 

Arteria berharap DPR RI bisa melakukan perubahan terhadap regulasi yang baru, seperti skenario yang tegas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kasus narkoba yang membuat lapas kelebihan kapasitasnya. “Kita sudah bangun yang namanya lapas maximum security. Kita juga sudah lakukan beberapa treatment-treatment yang cukup keras. Mudah-mudahan dengan regulasi baru, kita bisa lakukan perbaikan dan pembenahan tata kelola,” tutup legislator dapil Jawa Timur VI itu. (dip/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pasal Penyerangan Terhadap Martabat Presiden Hendaknya Tak Tabrak Putusan MK
09-06-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang...
Rano Alfath Minta Polri Utamakan Kemanusian dalam Penegakan Hukum
08-06-2021 / KOMISI III
Pendekatan humanis merupakan salah satu janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam program Presisi, namun tetap tegas, profesional, dan berkeadilan dalam...
Komisi III Bahas Anggaran Polri, Kejagung, dan Kemenkumham
07-06-2021 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum...
Alokasi Anggaran untuk Kinerja Legislasi di Ditjen Perundang-undangan Perlu Dimaksimalkan
07-06-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan alokasi anggaran...