BKSAP DPR Serukan KTT ASEAN Sebagai Momentum Reformasi Internal

23-04-2021 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/Man

 

Sekretariat Organisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) mengumumkan ASEAN Leaders 'Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) akan digelar di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (24/42021) mendatang. Komunitas global menyoroti KTT ASEAN tersebut. Pasalnya, isu kudeta Myanmar akan menjadi topik pembahasan KTT. Di luar itu, informasi rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ikut memantik reaksi keras banyak pihak terutama para pegiat demokrasi dan HAM.  

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyambut baik KTT ASEAN kendati dinilainya terlambat. “Saya tak lama setelah kudeta terjadi sudah meminta ASEAN agar segera mengambil langkah konkret atas kudeta di Myanmar. Myanmar adalah anggota ASEAN. Jangan sampai ASEAN dinilai tak relevan lagi oleh dunia. Namun meski terlambat,  KTT krusial dan layak diapresiasi untuk masa depan Myanmar yang lebih baik,” ujar Fadli dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (23/4/2021).

 

Lebih jauh Fadli mengingatkan agar outcome document KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar. “KTT jangan sekadar formalitas dan seremonial. KTT harus berkontribusi  menciptakan suasana kondusif di Myanmar antara lain penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengingsi Rohingya yang diusir dari Myanmar. Selain itu perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN,” papar Fadli.

 

Pada sisi lain politisi Partai Gerindra itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT. “Saya sangat memahami penolakan banyak pihak termasuk LSM pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia terhadap lawatan otak kudeta ke Jakarta. Jika itu terlaksana, saya khawatir ASEAN akan dinilai sepenuhnya merestui kudeta. Itu juga akan mencederai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Jangan sampai ASEAN dan kita dicemooh dunia," ujarnya mengingatkan.

 

Legislator dapil Jawa Barat V tersebut menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif. “Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemangkasan Jalur Penerbangan, Pacu Investasi Indonesia-Kolombia
21-10-2021 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kolombia Yan Permenas Mandenas menilai pemangkasan jalur penerbangan Indonesia-Kolombia tidak hanya meningkatkan...
Indonesia-Kolombia Perkuat Kerja Sama Pariwisata Pasca-Bebas Visa
21-10-2021 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kolombia Yan Permenas Mandenas menerima Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo...
Indonesia Komitmen Tingkatkan Kerja Sama dengan Brazil
05-10-2021 / B.K.S.A.P.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia - Brazil Luluk Nur Hamidah mengatakan Indonesia dan Brazil akan terus meningkatkan...
Rachmat Gobel Tegaskan Komitmen Penuh DPR terhadap SDGs Parlemen Global
02-10-2021 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan komitmen penuh DPR RI terhadapSustainable Development Goals(SDGs) melalui fungsi-fungsinya. Gobel juga mengajak semua...