BKSAP - Uni Eropa Komitmen Capai 'Green Agenda'

26-04-2021 / B.K.S.A.P.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Muhammad Farhan menerima courtesy call Duta Besar Uni Eropa untuk RI Vincent Piket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021). Foto: Tari/Man

 

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Muhammad Farhan menerima courtesy call Duta Besar Uni Eropa untuk RI Vincent Piket. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya untuk peningkatan kerja sama Indonesia-Uni Eropa, antara lain terkait green agenda serta perkembangan isu-isu terkini yang menjadi kepentingan bersama. 

 

“Masyarakat Uni Eropa untuk mendorong komitmen Indonesia dalam pembangunan ekonomi hijau, dimana kita bisa melakukan kerja sama dan belajar banyak dari Uni Eropa,” kata Farhan usai menerima kunjungan Dubes Vincent Piket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021).

 

Mengenai green agenda, politisi Fraksi Partai NasDem ini menyampaikan Indonesia menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission pada tahun 2050. Sementara Dubes Uni Eropa berharap isu ekonomi hijau akan semakin mengemuka saat Indonesia menjabat Presidensi di G-20 di tahun 2022.

 

Selain itu, Dubes Uni Eropa menyampaikan belasungkawa bagi rakyat Indonesia atas tragedi kapal selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam di Selat Bali. Diketahui, 53 personel TNI Angkatan Laut gugur dalam insiden tersebut. Farhan mengapresiasi bantuan Uni Eropa dalam membantu pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Ia berharap kerja sama di bidang pertahanan dan alutsista antara kedua pihak semakin ditingkatkan.

 

Farhan juga menyinggung kondisi terkini dan dinamika di perairan Natuna Utara. Ia berharap Uni Eropa dapat membantu mengurangi eskalasi China yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas regional. Bantuan yang dimaksud, lanjut legislator dapil Jawa Barat I itu, bisa melalui pendekatan pembangunan ekonomi kelautan.

 

Menurut Farhan, negara Uni Eropa memiliki teknologi aquaculture yang canggih dan bisa dimanfaatkan nelayan Indonesia. Kehadiran kapal-kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara akan mengurangi eksploitasi oleh nelayan asing, sekaligus simbol kehadiran negara. "Jadi kalau mereka bisa mengerahkan investasi aquaculture ke Natuna Utara, ini akan sangat membantu kita,” pinta Farhan.

 

Terkait konflik di Papua, Dubes Uni Eropa menyatakan Indonesia perlu meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di Papua yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan serta pelibatan masyarakat lokal dalam agenda pembangunan di Papua. “Uni Eropa akan selalu mengakui bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI dan akan mendukung kebijakan apapun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Papua," tandas Vincent. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi di Pertemuan Parlemen Dunia
28-09-2021 / B.K.S.A.P.
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menekankan pentingnya Rencana Global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19. Mengingat, Puan menyatakan pandemi telah...
DPR RI dan IPU Dorong Kerja Sama Parlemen Dunia Capai SDGs
28-09-2021 / B.K.S.A.P.
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan seluruh negara di dunia menghadapi tantangan di berbagai bidang, bukan hanya kesehatan namun ekonomi, lingkungan, dan...
Program Gianyar Patut Dicontoh Daerah Lain
27-09-2021 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan...
Pembangunan Daerah Harus Linear dengan SGDs
27-09-2021 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap, program-program Kabupaten Gianyar pada Rencana Pembangunan...