Hari Buruh, Rifqinizamy Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Honorer

01-05-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan dirinya berkomitmen meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara. Rifqi, sapaan akrabnya mengungkapkan segenap tenaga honorer, baik tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan berbagai jenis honorer lainnya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejatinya adalah 'buruh negara' . 

 

Namun, Rifqi menyayangkan, kesejahteraan 'buruh negara' tersebut hingga kini terbilang miris, bahkan sebagian besar statusnya tak jelas selama bertahun-tahun. Demikian ditekankan Rifqi dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (1/5/2021), terkait peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei. 

 

"Pada kesempatan ini, selain mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 kepada rekan-rekan pekerja di Tanah Air, saya selaku Anggota Komisi II DPR RI juga menegaskan komitmen terkait peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara di Indonesia ini," ujar Rifqi. 

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, dirinya memiliki tanggung jawab konstitusional dalam aspek pengawasan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021. Terkait hal itu, Rifqi menyatakan telah meminta pemerintah memberikan 'diskriminasi positif' atau prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen dimaksud. 

 

"Para honorer harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian mereka selama ini. Disinilah, keadilan bagi mereka akan kita hadirkan. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional. Kita bekerja agar kaum buruh semakin sejahtera. Merdeka!," pungkas legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sanksi Pelanggar Prokes bisa Diterapkan Setelah Hak Dasar Masyarakat Disalurkan
23-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, jika pendekatan sanksi kepada pelanggar prokes sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat...
Luqman Hakim: Perpanjangan PPKM Harus Dibarengi Pengawasan Ketat Pemerintah
16-07-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi...
Ahmad Muzani: Beri Penghargaan Bagi Nakes dan Aparat Keamanan
13-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI...
Pemprov DKI Harus Sosialisasikan Persyaratan STRP secara Masif
06-07-2021 / KOMISI II
Anggota DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan kurangnya sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberlakuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) untuk...