Indonesia Perlu Bangun Sistem Pertahanan yang Komprehensif

06-05-2021 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/nvl

 

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan kepada pemerintah untuk mengupayakan sistem pertahanan negara Indonesia yang handal dan komprehensif di sejumlah sektor. Sejak terjadinya insiden KRI Nanggala 402 dan gugurnya Kepala BIN Papua I Gusti Putu Danny Nugraha, pemerintah Indonesia harus melakukan intropeksi, khususnya mempertahankan kedaulatan negara.

 

“Insiden ini dapat menjadi intropeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang handal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas,” tanggap Puan saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

 

Menurut Puan, sejumlah langkah tegas perlu diambil untuk mencegah insiden tersebut terjadi kembali. Di antaranya, pemerintah diharapkan segera menangkap dan menindak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, evaluasi penggunaan alusista perlu dilaksanakan guna menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.

 

Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan adanya berbagai bencana yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun, pemerintah harus tanggap dalam mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana. Seperti yang diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 1.045 kejadian bencana alam terhitung sejak 1 Januari hingga 5 April 2021.

 

“Berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, membutuhkan percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu terus diperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara komprehensif,” imbuhnya.

 

Di sisi lain, mengingat kini India mengalami pandemi Covid-19 gelombang dua dan Indonesia juga masih menghadapi pandemi Covid-19 sekaligus proses vaksinasi, Puan berharap setiap elemen pemangku kebijakan dan masyarakat melakukan antisipasi guna menekan penularan dan paparan virus Corona.

 

“Di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, sedang dihadapkan pada gelombang kedua Pandemi Covid-19. Hal ini perlu mendapatkan antisipasi dalam mengatasi ancaman dan resiko gelombang kedua Pandemi Covid-19 tersebut,” pungkas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 tersebut. (ts/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Ajak Seluruh Komponen Bangsa Gotong Royong Tangani Pandemi
15-07-2021 / PARIPURNA
DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19, salah...
DPR Setujui 13 RUU Inisiatif Baleg Jadi Usul DPR RI
15-07-2021 / PARIPURNA
[Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021)...
DPR Setujui Sembilan Nama Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025
15-07-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui laporan hasil Uji Kelayakaan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Ketua dan Anggota...
DPR Perkenalkan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU
15-07-2021 / PARIPURNA
[Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di...