Junimart Girsang Soroti Penetapan Kawasan Hutan yang Picu Konflik Lahan

06-05-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II. Foto: Azka/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyoroti persoalan konflik lahan di beberapa kawasan di Indonesia yang saat ini terjadi. Menurutnya, polemik terjadi akibat Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kawasan hutan di lahan-lahan masyarakat. 

 

"Saya sampaikan ini dengan harapan Pimpinan dan mitra terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini," ujar Junimart dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II, Jakarta (6/5/2021).

 

Dalam catatannya, akibat SK tersebut maka lebih dari 100 ribu sertifikat tanah warga yang tersebar di tujuh provinsi terancam batal legalitas kepemilikannya. "Sementara sertifikat itu sudah dimiliki rakyat sejak lama bahkan sejak zaman Belanda (sebelum merdeka), ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan," terang Junimart.

 

Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu, dokumen berupa sertifikat yang sah tidak dapat dibatalkan begitu saja. Hal itu berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu KLHK ditengarai menetapkan kawasan hutan secara sporadis.

 

Politisi dapil Sumatera Utara III itu berharap komisi-komisi terkait di DPR RI juga dapat mendalami masalah ini agar dapat menyikapi persoalan masyarakat tersebut. (ah/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Satu Data Nasional Demi Ciptakan Tata Kelola Pangan yang Lebih Baik
07-09-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyerahkan Laporan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012...
DPR Setujui RUU PMSE Menjadi UU
07-09-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 menjadi UU
07-09-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
Otoritas Fiskal dan Moneter Perlu Sinergi Kurangi Beban Biaya Defisit APBN
31-08-2021 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta otoritas fiskal dan moneter perlu koordinasi dan sinergi dalam mengurangi beban pembiayaan...