Junimart Girsang Soroti Penetapan Kawasan Hutan yang Picu Konflik Lahan

06-05-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II. Foto: Azka/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyoroti persoalan konflik lahan di beberapa kawasan di Indonesia yang saat ini terjadi. Menurutnya, polemik terjadi akibat Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kawasan hutan di lahan-lahan masyarakat. 

 

"Saya sampaikan ini dengan harapan Pimpinan dan mitra terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini," ujar Junimart dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II, Jakarta (6/5/2021).

 

Dalam catatannya, akibat SK tersebut maka lebih dari 100 ribu sertifikat tanah warga yang tersebar di tujuh provinsi terancam batal legalitas kepemilikannya. "Sementara sertifikat itu sudah dimiliki rakyat sejak lama bahkan sejak zaman Belanda (sebelum merdeka), ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan," terang Junimart.

 

Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu, dokumen berupa sertifikat yang sah tidak dapat dibatalkan begitu saja. Hal itu berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu KLHK ditengarai menetapkan kawasan hutan secara sporadis.

 

Politisi dapil Sumatera Utara III itu berharap komisi-komisi terkait di DPR RI juga dapat mendalami masalah ini agar dapat menyikapi persoalan masyarakat tersebut. (ah/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan
27-09-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Demokrat DPR RI siap melakukan perubahan dan perbaikan dalam konteks pengawasan. DPR RI harus tetap konsisten mengedepankan fungsi...
Rico Sia Desak RUU Papua Barat Daya Segera Disahkan
27-09-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Rico Sia mendesak agar Pimpinan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Secara aturan...
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV
27-09-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan...
Setujui RUU P2SK, F-Gerindra DPR Akan Sampaikan Tambahan DIM
21-09-2022 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Bahtra menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat yang menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor...