Junimart Girsang Soroti Penetapan Kawasan Hutan yang Picu Konflik Lahan

06-05-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II. Foto: Azka/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyoroti persoalan konflik lahan di beberapa kawasan di Indonesia yang saat ini terjadi. Menurutnya, polemik terjadi akibat Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kawasan hutan di lahan-lahan masyarakat. 

 

"Saya sampaikan ini dengan harapan Pimpinan dan mitra terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini," ujar Junimart dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V, Gedung Nusantara II, Jakarta (6/5/2021).

 

Dalam catatannya, akibat SK tersebut maka lebih dari 100 ribu sertifikat tanah warga yang tersebar di tujuh provinsi terancam batal legalitas kepemilikannya. "Sementara sertifikat itu sudah dimiliki rakyat sejak lama bahkan sejak zaman Belanda (sebelum merdeka), ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan," terang Junimart.

 

Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu, dokumen berupa sertifikat yang sah tidak dapat dibatalkan begitu saja. Hal itu berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu KLHK ditengarai menetapkan kawasan hutan secara sporadis.

 

Politisi dapil Sumatera Utara III itu berharap komisi-komisi terkait di DPR RI juga dapat mendalami masalah ini agar dapat menyikapi persoalan masyarakat tersebut. (ah/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Ajak Seluruh Komponen Bangsa Gotong Royong Tangani Pandemi
15-07-2021 / PARIPURNA
DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19, salah...
DPR Setujui 13 RUU Inisiatif Baleg Jadi Usul DPR RI
15-07-2021 / PARIPURNA
[Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021)...
DPR Setujui Sembilan Nama Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025
15-07-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui laporan hasil Uji Kelayakaan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Ketua dan Anggota...
DPR Perkenalkan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU
15-07-2021 / PARIPURNA
[Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di...