Mulyanto Duga Ada Upaya De-habibienisasi

07-05-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menduga ada upaya de-habibienisasi terkait perombakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) belakangan ini. Politisi Fraksi PKS ini merasa banyak sekali peninggalan Habibie yang hilang.

 

"Saya mencatat akhir-akhir ini saja telah hilang atau segera dilebur kelembagaan Dewan Riset Nasional (DRN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN.  Sebelumnya telah dihapus Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Dewan Standarisasi Nasional (DSN) serta dimuseumkannya N-250 Si Gatot Kaca," ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Jumat (7/5/2021).

 

Dijelaskannya, negara tidak bisa begitu saja menghilangkan jejak pengembangan Iptek yang sudah dibangun susah payah oleh Begawan Teknologi Indonesia, BJ Habibie. Bangsa ini harus mengakui bahwa Habibie berhasil membangun struktur pembangunan teknologi iptek (techno-structure) yang kokoh dan bermanfaat di Indonesia.

 

"Pak Habibie berhasil membangun human-ware (SDM), technoware (peralatan), orgaware (kelembagaan) maupun infoware (jaringan) yang berujung pada beroperasinya Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS). BUMNIS ini merupakan wahana anak bangsa memproduksi peralatan Hankam dan sipil canggih mulai dari pesawat, kapal, tank, senjata, peledak, industri berat sampai elektronik. Pada posisi tertentu, bisa dibilang, BUMNIS sangat berperan membangun kekuatan pertahanan dan keamanan nasional," paparnya.

 

Mulyanto menambahkan, ide pengembangan iptek oleh Habibie sangat visioner. Habibie ingin membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa di berbagai bidang, agar Indonesia tidak tergantung dan didikte oleh pihak asing.  Apalagi Indonesia adalah Negara kepulauan, yang membutuhkan infrastruktur transportasi antar-pulau dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Menurut Mulyanto, jauh-jauh hari Habibie sudah mengibarkan upaya membangun keunggulan bersaing (competitive advantage) bangsa ini di samping terus mendayagunakan keunggulan SDA yang ada (comparative advantage). Dari pada terlena pada kelimpahan SDA yang suatu saat akan habis dan kita terperangkap pada ‘kutukan SDA’. Habibie meletakkan dasar bagi ekonomi berbasis Iptek (knowledge based economy). Tujuannya agar Indonesia menjadi negara yang digerakkan oleh inovasi (Innovation Driven Country).

 

Dulu, lanjut Politisi dapil Banten III ini, mungkin banyak yang sinis dengan Habibienomic ini. Namun sekarang World Economic Forum (WEF), dalam laporan tahunannya (Global Competitive Report) secara regular justru memantau daya saing atau keunggulan masing-masing Negara (entitas ekonomi) berdasarkan peringkat kemampuan inovasi mereka.

 

Ia menilai Habibie mulai melalui pendekatan negara, memperkuat kelembagaan Iptek Negara sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan iptek, pertahanan dan ekonomi nasional, termasuk dengan dibangunnya Puspiptek di kawasan Serpong dan Cibinong, Bogor.

 

“Saat Indonesia jatuh krisis dan kita memanggil IMF serta menandatangani LoI (letter of intent), yang menjadi sasaran tembak pertama kali adalah program-program kedaulatan teknologi bangsa ini termasuk PT. IPTN (Industri pesawat terbang Nusantara). Hari ini, pemandangan yang nampak adalah SDM dan peralatan teknologi yang makin menua serta kelembagaan Iptek yang satu demi satu berguguran. Ini semua harus menjadi bahan renungan kita bersama dalam rangka membangun bangsa yang berdaulat, bangsa inovasi (innovation nation) ke depan," pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Minta PLN Evaluasi Kapasitas dan Kelayakan KJA di Waduk Waduk Cirata dan Saguling
25-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan peristiwa kematian ribuan ikan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Cirata dan Saguling,...
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Mulyanto Nilai Bidang Energi Belum Menggembirakan
22-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berpendapat, dua tahun masa kerja, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih belum berhasil membangun bidang energi dengan...
BBM Langka di Beberapa Daerah, Pemerintah Harus Bertindak Cepat
20-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele menyusul kabar kelangkaan BBM jenis premium...
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...