Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

08-05-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari negara negara lain yang sudah tumbuh positif.

 

“Pertumbuhan ekonomi yang masih minus merupakan bukti bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah belum serius dan efektif. Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka kuartal II/2021 kembali akan mengalami pertumbuhan negatif dan terjebak resesi," ujar Anis melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (7/5/2021).

 

Badan Pusat Statistik (BPS), pada Rabu (5/5/2021), mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen secara tahunan. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB juga masih mengalami kontraksi, antara lain Industri Pengolahan (19,84 persen) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10 persen) sebesar 1,23 persen; konstruksi (10,8 persen) sebesar 0,79 persen. Hanya sektor pertanian yang tumbuh positif (13,17 persen) sebesar 2,95 persen. 

 

Menurut  legislator dapil DKI Jakarta I itu, masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut.  Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93 persen) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98 persen) sebesar 0,23 persen. 

 

Lebih lanjut  Anis menilai, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. "Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. 

 

Anis menyatakan bahwa tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar, kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, akan membuat perekonomian nasional masih tertekan. “Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7 persen, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian," pungkasnya. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Berikan Catatan Atas Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Kemenkeu
12-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan atas kinerja pengelolaan anggaran dan kegiatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....
Hergun: PPN Sembako Korbankan Rakyat Kecil
12-06-2021 / KOMISI XI
Pemerintah dikabarkan berencana mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dua...
Puteri Komarudin Nilai Rencana Pengenaan PPN Terhadap Sembako Perlu Ditinjau Kembali
11-06-2021 / KOMISI XI
Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok. Rencana tersebut dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan...
Komisi XI Dukung Kerja Sama Keuangan Indonesia - Korsel
11-06-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendukung niat baik yang disampaikan delegasi Korea Selatan untuk membangun kerja sama dengan...