BKSAP DPR Kutuk Konflik Palestina-Israel

16-05-2021 / B.K.S.A.P.

Pimpinan BKSAP foto bersama dengan Duta Besar Palestina untuk RI Zuhair Al-Shun. Foto : Dok/Man

 

Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas lantaran provokasi Israel melalui penggusuran paksa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur jelang Idulfitri 1442 Hijriah lalu menimbulkan duka yang mendalam utamanya bagi umat muslim di seluruh dunia. Ratusan warga Palestina menjadi korban. 

 

Oleh sebab itu, dalam pernyataan yang diterima Parlementaria pada Minggu (16/5/2021), Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendukung sikap Pemerintah Indonesia dengan mengutuk pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur dan menilai itu sebagai tindakan yang tidak dapat dibiarkan, serta mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus berulang yang dilakukan Israel, termasuk dengan memberikan sanksi internasional. 

 

Lebih lanjut Pimpinan BKSAP DPR RI menyerukan kepada PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar membentuk badan khusus rehabilitasi dan recovery Gaza dan Tepi Barat yang dibombardir Israel, serta mendesak agenda kemerdekaan bangsa Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi internasional sesegera mungkin secara adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan juga secara konsisten berjuang bersama Palestina hingga misi Palestina Merdeka terwujud. 

 

Selain itu, BKSAP DPR RI juga mengapresiasi dan mendukung penuh pertemuan darurat yang akan digelar DK PBB dan OKI pada Minggu (16/5/2021) serta sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkrit terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negoisasi. BKSAP DPR RI menilai, kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global antar pemerintah tersebut. Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa. 

 

Situasi mencemaskan terkini terkait konflik Palestina-Israel adalah momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik tersebut antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967, Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Marak Pabrik Pindah dari Banten, Pemda Harus Segera Ambil Langkah
12-06-2021 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Andi Achmad Dara mengatakan, fenomena maraknya sejumlah industri pabrik pindah dari...
Diplomasi DPR Dapat Jembatani Potensi Ekonomi Banten dengan Pasar Global
11-06-2021 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, diplomasi DPR yang diinisiasi oleh BKSAP berpotensi...
Perempuan Parlemen Indonesia Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender
09-06-2021 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ketika mengadakan Roundtable Discussion dengan tema ‘Generating Commitments To Build Forward’, menghasilkan...
Partisipasi Perempuan Ikut Menurun Akibat Pandemi
09-06-2021 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri memaparkan sebuah fakta bahwa hampir setengah populasi...