Pemerintah Dinilai Inkonsisten dan Tidak Ada Rasa Keadilan Dalam Membuat Kebijakan

20-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Foto: Geraldi/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan  pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin. Di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dinilai membuat Warga Negara Indonesia merasa sakit hati.

 

“Kebijakan inkonsisten dan tidak adil ini tatkala pemerintah mengatakan dengan tegas bahwa mudik adalah kebijakan politik negara. Namun mengapa di saat bersamaan muncul banyak sekali warga negara asing yang justru menyerbu Indonesia meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia,” kata Alifuddin dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

 

Seharusnya, lanjut politisi dari Fraksi PKS ini, pemerintah harus mencontoh perlakuan tegas dunia internasional terhadap masuknya WNA sebagai suatu upaya mitigasi pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing. Kelonggaran masuknya TKA ke Indonesia dari sudut kesehatan, menurut Alifuddin, bertentangan dengan semangat pencegahan Covid-19. Ia mengutip pernyataan Ketua Satgas Covid-19, bahwa masuknya WNA ke Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru, bahkan bisa menyebarkan varian baru Covid-19.

 

“Fraksi PKS setuju dengan pelaksanaan penyekatan dengan tujuan pandemi, namun kami sangat menyayangkan hilangnya rasa keadilan. Di saat masyarakat Indonesia dilarang melakukan perjalanan ke luar kota, ironisnya WNA dan TKA lenggang kangkung masuk (ke wilayah Indonesia, RED), dan seolah mendapat karpet merah ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini,” kritisi legislator dapil Kalimantan Barat I itu.

 

Lebih dari itu, ia juga mempertanyakan masuknya ratusan TKA ke Indonesia itu terkait dengan kemudahan yang diberikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ia mencatat kedatangan WNA/TKA yang diberi karpet merah pada tahun 2021 ini. Selama Maret 2021 tercatat sebanyak 2513 pekerja asing masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan pada Februari 2021 sebanyak 1027 WNA.

 

Jumlah tersebut yang terlacak kenyataan di lapangan, namun bukan tidak mungkin kenyataannya bisa lebih banyak lagi. Itu tentu akan menggeser lapangan pekerjaan untuk WNI. Sekaligus berkontribusi menambah tingkat pengangguran dalam negeri. Apalagi di antara WNA tersebut ditemukan positif Covid-19.

 

“Fraksi PKS memandang pemerintah belum secara optimal mengatasi secara komprehensif terhadap mitigasi pandemi Covid-19. Dan permasalahan TKA, kami berharap pemerintah lebih serius dalam menghentikan masuknya WNA ke Indonesia, serta dapat melakukan pencegahan penyebarluasan Covid-19 terutama dari warga asing,” tegasnya sambil berharap agar hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dan dapat ditindaklanjuti pada pembahasan selanjutnya. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Ajak Seluruh Komponen Bangsa Gotong Royong Tangani Pandemi
15-07-2021 / PARIPURNA
DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19, salah...
DPR Setujui 13 RUU Inisiatif Baleg Jadi Usul DPR RI
15-07-2021 / PARIPURNA
[Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021)...
DPR Setujui Sembilan Nama Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025
15-07-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui laporan hasil Uji Kelayakaan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Ketua dan Anggota...
DPR Perkenalkan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU
15-07-2021 / PARIPURNA
[Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di...