Kenaikan PPN Wajib Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tahun 2021

20-05-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah usai menghadiri konferensi pers Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan setelah Rapat Paripurna DPR RI, di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Foto: Runi/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah, secara khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2022 wajib dengan memperhatikan pertimbangan khusus. Dengan catatan, ungkap Said, pemerintah harus betul-betul berdasarkan sejauh mana pada kuartal II (Q2) 2021 target pertumbuhan sebesar 7 persen seperti yang diinginkan pemerintah tercapai.

 

Jika tren pertumbuhan terus meningkat sampai di Q4 di kisaran angka 5 persen, maka dapat dikatakan layak bagi pemerintah untuk menaikkan PPN pada tahun 2022 mendatang. Demikian dipaparkan Said kepada awak media usai menghadiri konferensi pers Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan setelah Rapat Paripurna DPR RI, di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

 

“PPN kita akan melihat di Q2 ini apakah target pertumbuhan 7 persen yang diinginkan pemerintah tercapai. Banggar memperkirakan 5 sampai 5,5 persen paling tinggi. Jika sampai di Q4 bisa sampai 5 persen maka pada tahun 2022 layak bagi pemerintah untuk menaikkan PPN. Karena dalam rangka menggulirkan demand yang lebih tinggi, mau tidak mau dalam menjaga fiskal maka pemerintah layak menaikkan PPN,” ujar Said.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan, berdasarkan pembahasan antara DPR dan Kemenkeu, PPN akan merujuk pada skema multi tarif. Skema multi tarif PPN yang terdiri pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah/sangat mewah.

 

Selain itu, Said menilai kerangka usulan APBN 2022 dari pemerintah masih bersifat normatif. Said mengungkapkan, hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan masih di bawah 6 persen. Seharusnya, tegas Said, pemerintah bisa lebih berani mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo yakni ekonomi domestik tumbuh di kisaran 6-7 persen.

 

“Seharusnya pemerintah bisa lebih berani mendorong pertumbuhan sesuai keinginan Presiden di 6-7 persen. Tapi pemerintah masih berkutat di 5,2-5,8 persen. Namun, saya memahami pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai keadaan. Dimana, pada 2022 defisit APBN masih berada di kisaran 4,2 persen- 4,9 persen. Saya berharap defisit 4,5 persen supaya soft landing sampai di 2023 dan APBN normal di 3 persen defisit," pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana menaikkan tarif PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10 persen. Ada dua opsi yang diajukan oleh pemerintah, pertama meningkatkan tarif sampai dengan 15 persen. Kedua, skema multi tarif PPN. Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan RAPBN 2022 sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,8 persen. Sementara inflasi berada di kisaran 2,0 sampai 4,0 persen. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Usul Adanya Indikator Layanan Publik Untuk Dorong PNBP Polri
15-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita mengusulkan adanya indikator-indikator khusus yang bisa menunjukkan tingkatan layanan publik dari sektor...
Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang...
Banggar DPR: Relaksasi UKT Diharapkan Berlanjut
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bramantyo Suwondo mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang terus memberikan...
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembangunan IKN Baru di Kaltim
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru...