Ketua Banggar Nilai Kebijakan ‘Tax Amnesty’ Tidak Diperlukan

20-05-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah usai konferensi pers Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Foto: Runi/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty tidak diperlukan. Wacana pemerintah itu bergulir pasca Presiden mengirimkan surat ke DPR untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang nantinya akan mengatur penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax amnesty.

 

“Seharusnya pemerintah tidak lagi bicara soal tax amnesty jilid II, karena akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid satu yang baru dilakukan 2016 lalu. Kalau tahun 2022 akan dilakukan kembali, hemat saya, bukan tax amnesty," kata Said usai konferensi pers Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

 

Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya. Sehingga menurutnya, tax amnesty tidak diperlukan. Sebab jika berkaca dari negara lain, pengampunan pajak hanya dilakukan dalam satu periode saja. Jika kembali dilakukan, tentu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak.

 

“Kalau setiap 5 tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance (kepatuhan pajak, RED) kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Exstra effort-nya tidak ada, karena tinggal tunggu 5 tahunan ada tax amnesty. Bukan hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh dilakukan," seloroh politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Perlu diketahui, tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat.

 

Sementara sunset policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajak. Kebijakan ini sudah pernah diberlakukan sebelumnya, namun belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

 

“Intinya tidak ada tax amnesty jilid II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami harap tidak muncul tax amnesty kedua. Tax amnesty hanya satu kali seumur hidup. Kalau dilakukan sunset policy, barangkali kami akan setuju, karena akan sangat berbeda. Persentasenya bisa 15 persen atau 17,5 persen," pungkas Said. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Usul Adanya Indikator Layanan Publik Untuk Dorong PNBP Polri
15-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita mengusulkan adanya indikator-indikator khusus yang bisa menunjukkan tingkatan layanan publik dari sektor...
Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang...
Banggar DPR: Relaksasi UKT Diharapkan Berlanjut
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bramantyo Suwondo mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang terus memberikan...
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembangunan IKN Baru di Kaltim
14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru...