Usut Oknum yang Bocorkan dan Jual Belikan Data Pribadi

24-05-2021 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Jaka/Man

 

Isu kebocoran data pribadi milik WNI bukan yang pertama kalinya. Seringnya fenomena kebocoran data menunjukkan bahwa otoritas di tanah air dan publik belum terlalu serius dalam melindungi data pribadi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Polisi Siber untuk segera mengusut oknum-oknum yang membocorkan data tersebut, sekalian mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan data pribadinya.

 

"Data pribadi di luar negeri sangat serius perlindungannya. Di Indonesia belum. Ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya. Sehingga tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus mengedukasi masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif," papar Sahroni dalam keterangan persnya, Senin (24/5/2021).

 

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor, dijual dan diiklankan di forum peretas di raidforums.com. di Forum tersebut, disebutkan bahwa para pembeli dapat menjual semua data informasi personal warga Indonesia mulai dari NIK, telepon, email, hingga alamat pribadi.

 

Politisi dari Fraksi partai NasDem ini menilai kebocoran data pribadi ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut data sensitif. "Fenomena kebocoran data ini sungguh menghawatirkan, karena kalau benar, berarti data sensitif dan penting dari warga kita dengan mudahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya dan merugikan negara apabila disalahgunakan," keluh Sahroni.

 

Sebelumnya juga ada isu jual data pasien Covid-19 di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya. "Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya," pungkas Sahroni. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...
Rano Alfath Apresiasi Permintaan Maaf Kepolisian atas Tindakan Represif Anggotanya
15-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi kerja cepat Polri, baik Kapolresta Tangerang maupun Kapolda Banten terkait tindakan...