Desain DAK Rentan Penyimpangan

25-05-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno saat melakukan pertemuan dengan BPK Sulsel di Makassar. Foto: Devi/nvl

 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi ke-6 yang dikunjungi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam melakukan penelaahan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sulses, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang ditemukan di provinsi-provinsi yang lain.

 

"Memang desain untuk Dana Alokasi Khusus ini sangat rentan terhadap penyimpangan atau sangat rentan terhadap ketidakpatuhan terhadap pemeriksaan. Itu sebabnya sistemnya harus diubah. Misalnya petunjuk teknis yang dikeluarkan terlambat, hal ini membuat pelaksanaannya menjadi sulit," ucap Hendrawan usai melakukan pertemuan dengan BPK Sulsel di Makassar, Selasa (25/5/2021).

 

Selain itu, lanjut Hendrawan, peraturan yang sering berubah-ubah juga ikut mempersulit pelaksanaannya. Ia menyatakan, semua telaah yang dilakukan BAKN ini dalam rangka bagaimana anggaran pemerintah yang dikucurkan, termasuk yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK itu memiliki dampak yg signifikan didalam meningkatkan didalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

"Jadi fungsi kita kedepan adalah agar kualitas belanja meningkat. Anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat bisa signifikan. Sebab kalau tidak APBN dan APBD kita terus membesar tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Semua temuan yang kami kumpulkan ini akan kami rapat kerja kan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menkeu dan Kepala Bappenas agar bisa dicarikan desain yang tidak rentan terhadap penyimpangan," terangnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebocoran BLT UMKM Terungkap, Legislator Sarankan Pemda Dilibatkan Susun Data Terintegrasi
25-06-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan...
BAKN: Permasalahan DAK Berulang, Harus Dicarikan Solusinya
17-06-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...
Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
17-06-2021 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam...
Daerah dengan DAK Kecil Harus Dapat Pinjaman Besar dari PT SMI
17-06-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun memintaagar PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dapat memperhatikan jumlah...