Bahas DAK dengan Pemprov Sulsel, BAKN Banyak Terima Masukan Penting

25-05-2021 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati di Makassar, Sulsel, Selasa (25/5/2021). Foto: Devi/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan, Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan banyak mendapatkan masukan dan informasi, baik dari BPK Sulsel maupun Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk para Bupatinya, terkait dengan kendala-kendala interpretasi dari pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Ia menyatakan, semua masukan tersebut menjadi catatan penting untuk BAKN yang saat ini sedang melakukan penelaahan mengenai DAK tersebut. "Kami melihat ada semacam ketidaknyambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan DAK ini. Karena Pemerintah Pusat merasa sudah mentransfer sejumlah dana untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat menilai pemerintah daerah terkesan lambat," ucap Anis di Makassar, Sulsel, Selasa (25/5/2021).

 

Dari apa yang dipaparkan oleh Pemprov Sulsel, tambah Anis, kendala-kendala yang dihadapi itu tidak hanya terjadi pada tahun ini tetapi merupakan kendala yang sudah ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, di saat terjadi kondisi daerah mempunyai kebutuhan tertentu, akan tetapi menu (belanja) itu tidak ada di pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya.

 

"Sehingga dana-dana yang tidak terpakai itu menjadi dana yang tidak bisa diserap. Oleh karenanya hal ini harus diperbaiki, termasuk mengenai tata kelola belanja daerah. Selain itu aturan-aturan yang ada harus lebih fleksibel  dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah itulah yang harus ditampilkan dalam menu pemerintah pusat. Keberadaan DAK ini sangat membantu daerah dalam melaksanakan pembangunannya," pungkasnya. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebocoran BLT UMKM Terungkap, Legislator Sarankan Pemda Dilibatkan Susun Data Terintegrasi
25-06-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan...
BAKN: Permasalahan DAK Berulang, Harus Dicarikan Solusinya
17-06-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...
Alokasi DAK Ada yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
17-06-2021 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam...
Daerah dengan DAK Kecil Harus Dapat Pinjaman Besar dari PT SMI
17-06-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun memintaagar PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dapat memperhatikan jumlah...