F-Gerindra: Koreksi Pertumbuhan Ekonomi yang Ditetapkan Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah

25-05-2021 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Ade Rizky Pratama saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/nvl

 

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai Asumsi atau koreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 sampai 5,8 persen memberikan kesan pemerintah memaksakan pertumbuhan ekonomi yang harus lebih dari 5 persen. Hal tersebut malah bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, tahun-tahun sebelumnya target pertumbuhan ekonomi pemerintah juga selalu meleset.

 

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Ade Rizky Pratama saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

 

“Pada tahun 2019, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen namun realisasinya hanya mencapai 4,02 persen padahal hal itu belum terjadi pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2020 yang telah direvisi karena dampak pandemi realisasinya juga masih macet dengan kontraksi minus 2,07 persen,” ucap Ade Rizky.

 

Pada Kuartal pertama tahun 2021, sambungnya, ekonomi masih belum mampu mencapai pemulihan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan angka positif. Masih mengalami kontraksi dengan minus 0,74 persen, meski pada pertengahan Februari 2021 pemerintah melalui Menteri Keuangan telah merevisi target pertumbuhan yang ditetapkan oleh APBN tahun 2021 dari kisaran 4,5 sampai 5,5 persen menjadi 4,3 sampai 5,3 persen.

 

"Jika pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pada rentang 4,3 persen, maka Fraksi Partai Gerindra DPR RI meyakini dan mendorong pemerintah agar lebih keras lagi harus mengejar pertumbuhan ekonomi pada Kuartal ke-2, 3 dan 4. Capaian pada Kuartal 1 tahun 2021 masih minus yang harus ditutup dengan pertumbuhan pada kuarter kuarter berikutnya,” terangnya.

 

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa jika asumsi pertumbuhan  terlalu tinggi, jika realisasinya tidak sesuai dengan target perencanaan, maka akan berdampak pada pendapatan negara belanja negara dan defisit anggaran, hingga kebutuhan pembiayaan. Di mana, setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi dari asumsi akan menurunkan pendapatan negara sebesar Rp16,8 triliun hingga Rp20,2 triliun.

 

“Belanja negara berpotensi turun 5,2 triliun rupiah hingga 7,8 triliun rupiah. Adapun defisit anggaran dan kekurangan pembiayaan berpotensi bertambah sebesar 11,5 triliun hingga 12,4 triliun rupiah,” urai ANggota Komisi IX DPR RI itu.

 

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti rasio utang pemerintah yang semakin meningkat dengan membebani APBN. Selain itu perlu diwaspadai posisi utang luar negeri Indonesia yang dicatat meningkat oleh Bank Indonesia. Tercatat akhir 2021 sebesar 415, 63 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp6056,59 triliun dengan kurs rupiah sebesar 14.572 per dolar AS.

 

Rasio utang pemerintah diproyeksikan PPKF 2022 akan ada kisaran 43,76 sampai 44,28 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) signifikan dengan asumsi rasio hutang tahun 2021 sebesar 41 persen. Perlu diingat pula bahwa pada akhir tahun 2020 utang pemerintah telah mencapai Rp6074,56 triliun atau 38,68 persen dari PDB, bahkan lebih jauh dari akhir 2014 yang masih ada di kisaran 24 persen dari PDB.

 

Ia menjelaskan, rasio utang PDB Indonesia sering dikemukakan pemerintah sebagai alasan masih amannya utang pemerintah, bahkan beberapa kali disebut yang paling rendah di dunia. Hal ini memang didukung oleh data IMF fiskal moneter edisi April 2021 IMF menyajikan data rasio pemerintah Indonesia hanya 36,6 persen atas PDB pada tahun 2020, lebih rendah dari pada negara berkembang yang berpendapatan menengah mencapai 64,4 persen. 

 

“Namun perlu diingat, bahwa masalah utang pemerintah, bukan hanya pada posisi rasio utang, melainkan pada bertambahnya beban pembayaran utang yaitu pelunasan pokok utang, pembayaran bunga hutang kemampuan pembayaran beban utang. Ini amat tergantung pada besarnya penerimaan negara,” lanjutnya.

 

Data fiskal moneter April 2021, terangnya, IMF menyebutkan penerimaan negara-negara berkembang dan pendapatan menengah pada tahun 2020 mencapai 25,21 persen dari PDB, sementara itu rasio penerimaan Pemerintah tahun 2020 dilaporkan hanya 12, 36 persen dari PDB. Dengan demikian meski lebih baik dalam rasio utang, namun Indonesia masih lebih buruk dalam hal kemampuan membayar beban utang. Laporan IMF tersebut juga membuat proyeksi penerimaan negara hingga tahun 2026 Indonesia hanya meningkat sedikit dari kondisi tahun 2020 yaitu menjadi 12 persen. Lagi-lagi jauh lebih rendah dari negara berkembang lainnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...