Fraksi Golkar Dorong APBN 2022 untuk Jaga Kestabilan Fiskal

25-05-2021 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Sari Yuliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Foto: Jaka/Man

 

Tahun 2022 mendatang akan menjadi momentum bagi banyak negara untuk memulihkan perekonomiannya, termasuk Indonesia. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih konsolidatif. Mengingat pada semester terakhir, ekonomi global mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

 

"Beberapa negara ada yang telah keluar dari jurang resesi, namun tak sedikit yang masih berjuang ditengah ketidakpastian perdagangan dan perekonomian global," ujar Anggota DPR RI Sari Yuliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar  terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut menerangkan kondisi ketidakpastian yang tinggi turut dialami Indonesia, sehingga perlu pandangan ekstra dalam penyusunan APBN tahun depan. APBN tahun 2022 harus bersifat konsolidatif untuk menjaga sustainability fiskal yang sempat tertekan akibat kebutuhan stimulus yang signifikan," urainya.

 

Di sisi lain, Sari membeberkan bahwa APBN tahun mendatang juga perlu menjaga daya ekspansinya agar dapat memitigasi hadirnya resiko-resiko pandemi yang belum sempat tertangani. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kesempatan terakhir kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah extraordinary berupa pelonggaran disiplin fiskal kepada APBN 2022.

 

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga mencermati, setelah ini defisit anggaran kembali kepada batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta berbagai fasilitas istimewa lainnya tak lagi berlaku. "Oleh karena itu APBN 2022 harus disusun dengan sebaik mungkin melalui komunikasi dan pembahasan yang lebih komprehensif bersama DPR RI, sehingga APBN 2022 dapat menjadi instrumen yang andal, efektif serta kredibel dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan pasar serta masyarakat," sebutnya. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...