Fraksi Golkar Apresiasi Rencana Pemerintah Pulihkan Ekonomi di Tahun 2022

25-05-2021 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Sari Yuliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Foto: Arief/Man

 

Anggota DPR RI Sari Yuliati menyampaikan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi saat ini hingga tahun depan. Oleh karena itu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diakui memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding APBN pada tahun-tahun sebelumnya.

 

"Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pemilihan fokus pemerintah pada pembahasan APBN 2022 kali ini dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," ujar Sari saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II,Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

 

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, kedua poin pada tema tersebut menggambarkan tantangan utama bangsa Indonesia pada tahun depan. "Yaitu berkaitan dengan pemulihan ekonomi melalui ekspansi dan pemberian stimulus yang tepat sasaran," ujar Politisi dapil Nusa Tenggara II itu.

 

Sementara itu Sari menyebutkan, Fraksi Partai Golkar menilai rencana pemerintah melakukan reformasi struktural dalam rangka konsolidasi fiskal ialah peletakan pondasi yang solid bagi keberlanjutan pembangunan pasca pandemi. "Terkait pemulihan ekonomi, fraksi Partai Golkar menilai pelaksanaannya sejauh ini sudah on the track. Berbagai stimulus berupa insentif perpajakan hingga bantuan sosial telah berhasil menangani kontraksi ekonomi akibat pandemi," urainya.

 

Adapun pada tahun 2022, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan bahwa pada tahun 2022 nanti, stimulus fiskal perlu diperpanjang kembali untuk menjaga daya beli masyarakat. Serta memulihkan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga tangga sebagai kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB).

 

"Oleh karena itu upaya pemulihan ekonomi perlu memberi perhatian lebih kepada sisi permintaan dengan meningkatkan kualitas perlindungan sosial baik pada perencanaan, pendataan maupun pengelolaannya," pungkasnya. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan
02-06-2021 / PARIPURNA
Menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak segera bertindak. Di sinilah momentum penting RUU...
Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
31-05-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19...
Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak
31-05-2021 / PARIPURNA
Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,...
Optimalisasi Pendapatan Negara Penting untuk Didorong
31-05-2021 / PARIPURNA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)...